PM Malaysia Anwar Ibrahim Terancam, Anak Didiknya Justru Membelot

3 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan politik nan melanda Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim semakin pelik usai anak didiknya nan disebut-sebut menjadi penerusnya membelot dan mengembangkan partai baru. Ini terjadi di tengah potensi Malaysia menggelar pemilihan umum paling sigap tahun ini.

Mantan menteri ekonomi Rafizi Ramli, nan pernah dianggap sebagai calon penerus Anwar, awal bulan ini mengumumkan bakal keluar dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) milik Anwar dan mengambil alih partai mini berjulukan Malaysia United Party namalain Bersama.

Mengutip Reuters, Bersama menyatakan telah menerima lebih dari 18 ribu permohonan keanggotaan. Di antaranya, sekitar sepertiganya berasal dari mantan personil PKR.

Walaupun para pembangkang itu kebanyakan adalah personil akar rumput alias pengurus lokal partai, jumlah itu memunculkan keraguan terhadap keahlian Anwar mempertahankan kekuasaan jika perpecahan dalam koalisi pemerintah terus meluas.

Adapun undang-undang Malaysia melarang personil parlemen beranjak partai saat tetap menjabat.

Keadaan ini dapat memaksa Anwar menggelar pemilu lebih awal dari agenda semestinya di sekitar 2028. Di awal bulan ini, dia mengatakan mempertimbangkan pemilu lebih dulu jika perpecahan internal dalam pemerintahannya terus melebar.

Dalam unggahannya di media sosial pada Kamis, Anggota parlemen PKR nan juga merupakan pendukung lama Anwar, Hassan Abdul Karim, menyebut telah menyerah mencoba menghentikan personil partai keluar. Ia mengatakan para pemimpin PKR kandas mendengarkan kekhawatiran para anggota.

"Meski tetap percaya pada PKR, partai itu sekarang terluka, tersakiti, dan mengalami cedera kritis," ujar Hassan.

Kepada Reuters, Hasan mengatakan bahwa Bersama berpotensi memperoleh support elektoral signifikan dari para swing voters, anak muda, dan pemilih nan memprioritaskan rumor ekonomi.

"Jika lebih banyak personil parlemen PKR pendukung Rafizi keluar dari partai, Anwar bakal kehilangan legitimasi sebagai perdana menteri," tuturnya.

Hingga kini, instansi Anwar tidak menanggapi permintaan komentar mengenai berita ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKR Fuziah Salleh, nan juga menjabat wakil menteri, membantah ada eksodus besar-besaran dari PKR.

"Tidak ada eksodus besar personil PKR nan berasosiasi ke Bersama," kata Fuziah kepada Reuters.

Lebih lanjut, ahli bicara pemerintah sekaligus kepala penerangan PKR, Fahmi Fadzil pekan ini tidak ambil pusing atas laporan soal eksodus anggota. Menurutnya, justru ada 5.000 orang berasosiasi dengan partai dalam dua bulan terakhir dan total personil PKR sekarang melampaui satu juta orang.

Seperti diketahui, Anwar berkuasa sejak November 2022 setelah lebih dari dua dasawarsa menjadi pemimpin oposisi nan berkampanye melawan korupsi.

Walaupun pemerintahannya sukses memperbaiki stabilitas politik di negeri jiran itu, masa kepemimpinannya juga tidak terlepas dari sorotan baru terhadap janji pemberantasan korupsi, kekhawatiran atas lambatnya reformasi institusi, serta meningkatnya ketegangan dan pembelotan di dalam koalisi pemerintah.

(pgr/pgr)

Add