PKB soal Kepala Daerah Kena OTT KPK: Level Darurat, Solusinya Bukan Cicilan

Jakarta -

Kapoksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyoroti Bupati Pemalang Anom Widiyantoro nan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Khozin menilai bertambah panjang daftar kepala wilayah nan terjerat OTT harus disikapi dengan serius.

"Korupsi di wilayah sudah pada level darurat, kudu dicari jalan keluar nan mendasar. Solusinya bukan angsuran alias pinggiran, namun kudu di jantung persoalan," kata Khozin kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Khozin menilai ada tiga pola korupsi nan seringkali menjerat kepala daerah. Ketiga pola itu, menurut Khozin, ialah mengenai rekrutmen jabatan, pengadaan peralatan dan jasa hingga kewenangan pemberian izin.

"Tiga pola korupsi itu nan kudu ditutup celahnya dengan perbaikan sistem dan pengawasan. Negara kudu ada tindakan konkret, bukan dibiarkan nan sewaktu-waktu bakal menjerat kepala wilayah lainnya," ujar Khozin.

Khozin menilai tiga pola tersebut berangkaian erat dengan kewenangan nan dimiliki oleh kepala daerah. Khozin menegaskan apapun corak korupsi tak dibenarkan dilakukan oleh pejabat pemangku amanah rakyat.

"Konsentrasi tiga kewenangan kepala wilayah ialah kewenangan pengaturan jabatan, pengelolaan proyek aktivitas dan pengelolaan anggaran melengkapi tiga pola korupsi," ujar Khozin.

"Korupsi kepala wilayah by need alias by greed? Karena kebutuhan untuk kembali modal politik maka solusinya kreasi pilkada kudu tidak padat modal dan peningkatan biaya insentif kepala daerah. Tapi apapun motifnya, korupsi di wilayah tidak dibenarkan," tambahnya.

Harapannya, kata Khozin, perumusan tata kelola pemerintah wilayah mesti dipikirkan secara serius. "Kasus korupsi kepala wilayah telah masuk level darurat. Harus dicari solusi nan substansial," tandas Khozin.

Komisi II DPR, kata Khozin, bakal menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) serta kepala wilayah se-Indonesia.

"Komisi II berbareng stakholder bakal membahas remunerasi kepala wilayah dan wakil kepala daerah, sistematika biaya bagi hasil (DBH), dan peningkatan pendapatan original wilayah (PAD). Rapat tersebut bagian dari upaya mencari jalan keluar atas persoalan nan dialami daerah," imbuhnya.

Untuk diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. KPK mengamankan peralatan bukti berupa duit Rp 2 miliar dalam OTT ini.

"Tim juga mengamankan peralatan bukti di antaranya duit tunai sejumlah lebih dari Rp 2 miliar. Dan tentunya peralatan bukti-barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan ini," kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

KPK belum merinci kasus nan menjerat Bupati Anom Widyantoro. Kendati demikian, rombongan Bupati Anom termasuk sang istri nan terjerat OTT telah sampai di gedung KPK pada Rabu (29/7) malam.

Mereka nan diamankan tetap berstatus terperiksa. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menetapkan status norma para pihak nan terjaring OTT.

(dwr/rfs)