Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan tingkat kehilangan air alias Non-Revenue Water (NRW) di Indonesia turun dari 33% menjadi 25% pada 2029. Salah satu upaya nan dilakukan adalah membenahi jaringan pipa perusahaan wilayah air minum (PDAM) nan selama ini mengalami kebocoran.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sekitar sepertiga air nan dikelola PDAM di Indonesia lenyap sebelum menghasilkan pendapatan.
"Sepertiga air PDAM itu hilang. nan sering disebut sebagai Non-Revenue Water. Mencapai 33%," kata AHY dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Perlu diketahui, NRW merupakan air nan telah diproduksi dan didistribusikan, tetapi tidak menghasilkan pendapatan bagi penyedia layanan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam memastikan kesiapan air bersih bagi masyarakat.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal mengatakan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mendorong pengurangan tingkat kehilangan air.
"Banyak kejadian NRW itu lantaran pipanya banyak nan bocor. Tapi kami Kemenko IPK sudah corak Satgas. Kita Kemenko nan mimpin," kata Nazib saat ditemui usai Rapat Koordinasi.
Menurut Nazib, kebocoran pipa antara lain disebabkan usia jaringan nan sudah tua serta kerusakan bentuk pada pipa.
"Pipanya bocor-bocor, lantaran sudah lama pipanya. Dan juga memang lantaran kondisi, kadang-kadang bisa ketimbun apa, pecah pipanya gitu. Nah ini sebetulnya," ujarnya.
Ia menjelaskan, jaringan pipa tersebut merupakan tanggung jawab PDAM. Sementara itu, Kemenko Infrastruktur mendorong pemerintah wilayah dan PDAM untuk mempercepat perbaikan melalui koordinasi dan pembentukan satgas.
Terkait pembiayaan, Nazib menyebut penanganan kebocoran dapat melibatkan PDAM maupun investor. Salah satu skema nan dapat digunakan adalah performance based contract, ialah pembayaran kepada penanammodal didasarkan pada pencapaian kinerja.
"Seperti di Bandung itu sudah ada tuh investor. Sistemnya performance based contract. Kalau jaringannya sudah tidak bocor, baru dibayar. Kurang lebih gitu," jelas dia.
Nazib mengakui, penurunan tingkat kehilangan air perlu dilakukan secara berjenjang lantaran pemerintah juga kudu mempertimbangkan prioritas pembangunan lainnya.
"Ada prioritas lain, jadi kudu dilakukan bertahap," ujarnya.
Pemerintah pun memasang sasaran agar tingkat kehilangan air nan saat ini mencapai 33% dapat ditekan menjadi 25% pada 2029.
Banyak SPAM Menganggur
Selain kehilangan air dalam distribusi, pemerintah juga menyoroti persoalan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) nan telah dibangun tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
Sebelumnya, AHY mengungkapkan terdapat SPAM terbangun nan belum beraksi dengan kapabilitas sekitar 28.000 liter per detik.
"SPAM terbangun tetapi belum beroperasi. Kurang lebih kapasitasnya 28.000 liter per detik. Sudah terbangun tapi belum beroperasi," sebut AHY.
Menanggapi persoalan tersebut, Nazib menjelaskan kondisi itu dikenal sebagai idle capacity, ialah kapabilitas nan tersedia tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah jaringan pipa menuju rumah penduduk belum dapat dibangun alias diselesaikan.
"Jadi disebutnya idle capacity. Kadang gini, misal kapasitasnya 10.000 liter. Tapi lantaran ada bentrok sama warga, jadi pipa ke rumahnya belum bisa dibangun," kata Nazib.
Menurut dia, persoalan penyaluran air tidak selalu berangkaian dengan kapabilitas produksi. Hambatan di sisi hilir, termasuk perizinan pemasangan jaringan dan keterbatasan distribusi, juga dapat membikin akomodasi nan tersedia belum berfaedah maksimal.
Saat ini, Kemenko Infrastruktur tengah mendata SPAM dengan kapabilitas menganggur nan besar, untuk menentukan kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan ekspansi jaringan dan pencarian investor.
"Sedang. Jadi saya lagi ngedata SPAM mana nan idle capacity-nya besar, itu lagi kita kerjakan. Butuh apa gitu. Oh PDAM butuh ekspansi. Oke, kita carikan investor," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah berupaya mempercepat penanganan persoalan tersebut berbareng Kementerian Pekerjaan Umum agar jasa air minum dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga.
"Jadi Kemenko sedang berupaya mempercepat penanganan idle capacity sama PU," pungkas Nazib.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
2 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·