Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan personel TNI dan Polri untuk mengisi kedudukan di lembaga sipil.
Hal itu disampaikan Pigai saat membuka aktivitas Kelas Jurnalis HAM di The Green Forest Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).
“Beberapa waktu lampau saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah memerintahkan untuk TNI-Polri masuk di wilayah sipil," kata Pigai.
Pigai mengungkapkan, banyak pejabat sipil nan justru meminta personel TNI alias Polri untuk menduduki kedudukan strategis di kementerian/lembaga.
“Ini jika menteri lain enggak berani bongkar kayak begini. Enggak pernah, tidak pernah! nan ada itu menteri-menteri nan sipil (mengundang TNI-Polri masuk kedudukan sipil)," ungkapnya.
Menurutnya, publik selama ini keliru andaikan menganggap keterlibatan abdi negara di lembaga sipil merupakan petunjuk langsung Prabowo sebagai Presiden. Dia pun mencontohkan kondisi nan berada di kementerian HAM.
Dia menegaskan, tidak ada satu pun pejabat di kementeriannya nan berasal dari latar belakang TNI maupun Polri. Mulai dari Office Boy (OB) hingga setingkat Irjen.
“Kementerian HAM ini mulai dari security, office boy, sampai direktur, pejabat, dirjen, irjen, satu orang pun tidak ada nan berlatar belakang TNI maupun Polri,” tegasnya.
Kendati demikian, Pigai mengaku tidak pernah mendapatkan teguran dari presiden meski tidak melibatkan abdi negara dalam struktur di kementeriannya.
4 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·