Pesan Penting buat Pemerintah yang Mau Garap PLTS 100 GW

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari agenda transisi daya nasional menuju kemandirian energi.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan daya bersih di tingkat ASEAN.

Presiden Prabowo apalagi menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5).

Program PLTS 100 GW pertama kali digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk mendorong Indonesia mencapai bauran daya terbarukan 100% pada 2035.

Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW, nan terdiri atas PLTS 80 GW tersebar dan PLTS terpusat 20 GW, sebagai bagian dari upaya mencapai sasaran net zero emission (NZE) pada 2060 alias lebih cepat.

Dalam perjalanannya, program PLTS 100 GW ditegaskan ulang pada Maret lampau sebagai bagian strategi untuk mengatasi krisis daya dan mengurangi impor BBM dalam jangka pendek dan menengah. Setelah itu, sejumlah lembaga pemerintah berupaya mengembangkan rencana penerapan program ini.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya sasaran kapasitas, tetapi juga oleh keahlian pemerintah membangun fondasi untuk penerapan nan cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

"Pada periode awal alias take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins nan dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program nan ambisius ini," ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026)

Tiga agenda prioritas nan perlu menjadi konsentrasi awal penerapan PLTS 100 GW, ialah 1) percepatan program dedieselisasi,

2) percepatan PLTS genting dan Battery Energy Storage System (BESS), serta 3) pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) alias Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketiga agenda ini krusial lantaran dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem daya secara nyata. Analisis Khusus: Dedieselisasi sebagai Quick Win Utama

Fabby menilai program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat penerapan PLTS 100 GW. Indonesia tetap mempunyai ribuan letak pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 letak terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Pemerintah perlu meninjau kembali sistem pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi developer dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

"Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan nan lebih mini tetapi kapabilitas proyek lebih besar. Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membikin proyek lebih bankable bagi investor," terang Fabby

Selain PLTD terisolasi, Fabby menyoroti kesempatan penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, ialah penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel nan tetap beraksi di sistem kelistrikan besar.

Konsumsi BBM PLN tetap mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya nan relatif tinggi. Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan nan signifikan, selama sistem pengadaannya disiapkan dengan jelas.

(igo/hns)