Perubahan Geostrategis Baru di Timur Tengah

(MI/Seno)

HAMPIR tiga tahun terakhir ini Timur Tengah diguncang perubahan geostrategis nan mengubah kalkulasi aktor-aktor utama regional dan dunia serta menyeret bumi ke dalam krisis. Pertama, tanggapan pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar terhadap dinamika rumor Palestina nan berbalik arah. Kedua, Iran membalikkan trajektori agresi AS-Israel terhadapnya. Ketiga, Houthi mengubah keseimbangan kekuatan Iran-AS dan mengguncang Arab Saudi setelah sukses mengendalikan Bab el-Mandeb di mulut selatan Laut Merah. Semuanya menciptakan ketidakpastian ketahanan energi, pangan, dan perdagangan global.

TINDAKAN YAHYA SINWAR

Krisis nan dimulai di Gaza nyaris tiga tahun lampau telah meluas ke seluruh area and beyond. Kesemuanya berakar pada rumor Palestina nan menggantung selama 78 tahun. Kendati secara tradisional Washington mendukung two-state solution, semua pemerintahan AS condong mendukung perilaku Israel nan terus berupaya menguburkan pendapat tentang negara Palestina. Situasi berubah ketika Donald Trump menduduki Gedung Putih. Dalam periode pertama pemerintahannya (2017-2021), dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kesepakatan Abad ini (Deal of the Century) nan diluncurkannya mengabaikan aspirasi kemerdekaan Palestina.

Pada 2020, melalui Abraham Accord, Trump memperbanyak negara Arab nan menormalisasi hubungan dengan Israel. UEA apalagi membangun aliansi dengan Israel dan mendukung kebijakan deportasi penduduk Gaza, serta membantu AS dan Israel megagresi Iran. Normalisasi hubungan dengan Israel didasarkan pada kekhawatiran rezim mullah bakal membikin peledak nuklir meskipun pemimpin tertinggi Iran mendiang Ayatullah Ali Khamenei sejak 2003 telah mengeluarkan fatwa haram membikin senjata destruktif itu dan pembentukan poros perlawanan di Irak, Suriah, Libanon, Palestina (Gaza), dan Yaman (Houthi) nan bermaksud menghadang hegemoni AS dan Israel di kawasan, tapi dipandang mengintervensi masalah domestik Arab.

Dua minggu sebelum 7 Oktober, ketika berpidato di Majelis Umum PBB, PM Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan peta Israel tanpa wilayah pendudukan Palestina: Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Ia menyebut Timteng baru sebagai koridor kemakmuran di mana Israel telah terintegrasi dengan area itu dan terciptanya perdagangan langsung Asia-Eropa melalui daratan Jazirah Arab dari UEA ke Israel. Saat Netanyahu berpidato itu, perundingan normalisasi hubungan Saudi-Israel sudah memasuki tahap akhir, sementara legitimasi Otoritas Palestina di Ramallah melemah. Sinwar melihatnya sebagai sirine nan berpotensi melenyapkan rumor Palestina.

Maka, dia mengambil keputusan besar dan berisiko tinggi. Pada 7 Oktober 2023, Hamas berbareng golongan bersenjata Palestina lain menerjang Israel. Lebih dari 1.000 penduduk Israel tewas dan 253 lainnya disandera di Gaza. Aksi Hamas ini menghancurkan reputasi militer Israel (IDF) dan menggoyang bangku PM Israel Benjamin Netanyahu. Balasan genosida dan ethnic cleasing tidak hanya kandas menghancurkan Hamas, tapi juga membikin gambaran Israel di mata bumi berantakan. Dalam perlawanan heroik, Sinwar tewas diserang drone Israel (2024), tapi legasinya menjadi salah satu simpul sejarah Palestina paling penting.

Sebenarnya Mesir dan UEA telah memberi tahu Netanyahu tentang rencana besar Sinwar, tetapi Netanyahu mengabaikannya. Ia tak percaya pada rencana bombastis Sinwar nan dianggap ‘tidak masuk akal’ mengingat Mossad, Shin Bet, dan IDF mengawasi pergerakan Hamas selama 24 jam dari seberang pagar. Peristiwa historis itu menciptakan musibah kemanusiaan bagi Palestina, pengabaian tatanan internasional, mengubah posisi bumi terhadap Israel, membanjirnya simpati pada Palesatina, dan mengungkap hipokrisi Barat.

AGRESI TERHADAP IRAN

Iran negara paling vokal mengutuk kezaliman Israel. Bahkan, Hezbullah (Libanon), Kataib Hezbullah (Irak), dan Houthi terjun ke medan laga untuk membantu Hamas. Israel pun membalas dengan juga menyasar kepentingan Iran: menyerang kedutaan besar Iran di Damaskus, membunuh Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, dan menyerang situs nuklir Iran di Isfahan. Dan berbareng AS melancarkan serangan skala besar ke beragam kota Iran selama 12 hari pada Juni tahun lalu. AS mengebom situs nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordow. Setelah agresi kedua pada 28 Februari, Timur Tengah berubah secara fundamental.

Tujuan AS-Israel meruntuhkan rezim mullah tidak hanya gagal, tapi juga memunculkan para pemimpin baru Iran nan lebih keras. Agresi nan diniatkan hanya beberapa hari, rupanya berjalan sampai hari ini. Sebaliknya, perang asmiteris nan dilancarkan Iran serta menutup Selat Hormuz membawa musibah bagi seluruh dunia, termasuk AS dan Israel. Dunia menyesuaikan diri dengan krisis keamanan, geopolitik, dan geoekonomi, tanpa betul-betul bisa menyerap (absorb) tekanannya. Di pihak lain, Trump menggunakan rasionale nan tidak koheren dengan realitas. Penyebabnya, dia mengejar kepentingan sempit dan individual.

Sebenarnya perang Iran tak perlu terjadi sekiranya Trump alim pada kesepakatan multilateral nuklir Iran (JCPOA) nan dicapai pada 2015. JCPOA dipuji dan dianggap pencapaian diplomasi historis lantaran sukses membikin Iran bersedia membatasi program nuklirnya hanya untuk keperluan sipil dan mendukung pengawasan ketat IAEA atas situs nuklirnya. Namun, pada 2018 Trump mundur secara sepihak disertai tekanan maksimum atas Iran. Upaya meruntuhkan rezim Iran dilanjutkan Trump sampai sekarang. Tak mau keluar sebagai pecundang akibat miscalculation atas keahlian Iran, Trump mengubah strategi militer ke perang ekonomi.

Sejak 19 Agustus, AS meluncurkan Economic D-Day alias operasi tekanan ekonomi ekstrem untuk mengisolasi dan melumpuhkan ekonomi Iran. Economic D-Day sukses memukul ekonomi Iran secara signifikan, tapi sejauh ini Iran tetap bisa mengabsorbsi tekanan itu. Bahkan, Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meningkatkan eskalasi dengan menyerang tanker nan mengenai dengan AS sebagai jawaban atas serangan AS. Terjadi perang tanker. IRGC memaksimalkan kehancuran pangkalan militer AS di Yordania dan seluruh monarki Teluk. Dinamika bentrok Iran-AS nan meluas ke Yaman dan Saudi meningkatkan leverage Iran secara dramatis setelah Houthi sukses menduduki Kota Mocha (al-Makha) nan strategis di tepi Laut Merah.

GEBRAKAN HOUTHI

Houthi juga menduduki Pulau Mayyun (Perim) di jantung Bab el-Mandeb. Dus, jika dulu ketika membantu Hamas, Houthi kudu menggunakan rudal jarak jauh untuk menyasar kapal mengenai Israel, sekarang cukup menggunakan artileri untuk menyerang tanker musuh. Harga minyak bumi melejit sigap ke periode psikologis di atas 100 juta bpd. Di pihak lain, IRGC tetap mengendalikan Selat Hormuz. Secara militer, Houthi bukan tandingan Saudi, tapi pengalaman bertempur melawan kekuatan besar (Saudi, UEA, AS, Inggris, dan Israel) sejak 2015 mendorong Houthi melakukan penemuan strategi perang: menciptakan pasukan siluman nan terbukti menyulitkan musuh untuk menundukkannya.

Dus, serangan jawaban Saudi dan proksinya di selatan Yaman untuk memukul mundur Houthi susah mencapai tujuan lantaran Saudi hanya mengandalkan serangan udara. Terhentinya aliran minyak dari Saudi akibat blokade Bab el-Mandeb dan rusaknya pipa minyak timur-barat nan mengalirkan minyak dari ladang Abqaiq di Teluk ke Pelabuhan Yanbu di Laut Merah akibat serangan Kataib Hezbullah menciptakan guncangan di Washington dan Riyadh. Setelah Trump menolak permintaan MBS untuk membantunya menghancurkan Houthi, Mesir setuju bekerja sama dengan Saudi untuk menghadapi Houthi. Toh, blokade Bab el-Mandeb memengaruhi ekonomi Mesir nan mengandalkan fee dari penggunaan Terusan Suez.

Tak sampai di situ, Houthi juga menyerang prasarana daya Saudi di beberapa kota di Selatan. Riyadh dan proksinya di Yaman menuduh Houthi bertindak atas perintah Iran. Teheran menolak tuduhan itu. Sulit memang untuk percaya Teheran tak memainkan peran, tetapi Saudi-lah nan memulai agresi terhadap Houthi. Pada Juli lampau Saudi menyerang airport internasional di ibu kota Sanaa. Kendati gencatan senjata Houthi-Saudi dicapai pada 2022, Riyadh tetap memblokade Houthi untuk mengisolasinya. Gebrakan Houthi dan membesarnya leverage Iran membikin Economic D-Day tidak cukup efektif. Terlebih, BRICS secara implisit menolak hukuman sepihak AS atas Iran tanpa support resolusi DK PBB.

Hal itu terungkap dalam deklarasi berbareng BRICS pada KTT di New Delhi, India, 12-13 September, nan dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Iran Massoud Pezeshkian, dan tentu saja PM India Narendra Modi. Sikap BRICS, nan pembentukannya diniatkan untuk menentang kekuasaan sistem finansial Barat dan menciptakan tatanan multipolar, melemahkan Economic D-Day. Dus, AS terjerumus dalam perangkap eskalasi. Tiap kali Trump mengubah strategi untuk meningkatkan leverage AS, Iran selalu menemukan langkah untuk mengamputasinya melalui eskalasi juga. Miskalkulasi berulang nan dilakukan Trump mengungkapkan adanya gap nan lebar antara realitas di lapangan dan rasionale Trump. Kebijakan ekonomi Trump nan juga menyasar kepentingan sekutu mendorong pemberontakan mereka. Sekutu menolak kebijakan unilateral Trump terhadap mereka, Timteng, perlindungan atas genosida Israel, dan ancamannya mengambil alih Greenland.

Negara Arab-Islam mengambil inisiatif membentuk Pakta Pertahanan Mekah untuk merespons perubahan arsitektur keamanan kawasan. Saudi adalah powerhouse Timteng, Turki adalah produsen alutsista, dan Pakistan adalah satu-satunya negara muslim pemilik peledak nuklir. Inisiatif ini menggambarkan ketidakpercayaan mereka pada keandalan militer AS. Pangkalan-pangkalan militer AS di area bukannya menjadi deterrence, melainkan musibah bagi keamanan mereka. Menghadapi situasi susah mengenai politik elektoral di AS, di hadapan kovensi Partai Republik di Dalas ketika Trump menjanjikan 5.000 dolar AS bagi tiap orang dewasa AS jika Republik menang pemilu, menegaskan perang Iran sangat tidak terkenal di AS.

Trump juga berjanji bakal mengakhiri perang segera setelah pemilu sela. Mengapa dia tak menyudahi sekarang dan membuka front baru menghadapi Houthi? Tentu nyaris mustahil bagi Trump untuk melakukannya. Pasalnya, Teheran hanya bersedia mengakhiri bentrok jika AS kembali ke memorandum of understanding (MoU) nan ditandatangani Presiden Iran Masoud Pezeshkhian dan Trump pada 17 Juni. MoU ini mengangkat 14 butir syarat Iran. Dus, sama dengan arsip surrender (kapitulasi) AS terhadap Iran. Dengan demikian, posisi Trump dalam negeri makin terpuruk seiring dengan tenggelamnya Republik dalam pemilu.

Kalau perang diakhiri pascapemilu (yang belum tentu dipenuhi Trump nan unpredictable) dan Republik menang di Senat dan DPR, Trump mempunyai ruang manuver lebih besar untuk menghadapi Iran. Namun, rasionale Trump ditantang Iran. IRGC menegaskan Iran berada di periode operasi militer. Artinya, Trump dihadapkan pada situasi dilematis. AS tak punya lagi leverage untuk menekan Iran. Tentu AS tetap bisa menghadapi Houthi, tapi itu hanya mungkin jika AS menarik aset militernya dari Asia-Pasifik nan membahayakan kepentingan dan mereduksi deterrence-nya vis a vis Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Padahal, amunisi AS tinggal 40%. Alhasil, agresi AS-Israel terhadap Iran kontraproduktif.

Israel untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 1948 dihujani drone dan rudal Iran nan cukup destruktif. Ironisnya, Netanyahu malah meninggalkan Trump nan leadership-nya dianggap tidak kredibel. Tak mengherankan jika Netanyahu menolak menghentikan perang di Libanon sesuai MoU dan menolak IDF ditarik dari Gaza setelah Hamas memberi konsesi disarmament. Partai-partai koalisi Israel malah mengajuk proposal untuk mendeportasi 2,2 juta penduduk Gaza. Di Tepi Barat, ethnic cleansing makin gencar. Karena Trump tak bisa mengendalikan perilaku Israel, pengaruh dan reputasi AS di area makin redup. Apa nan dilakukan Israel di Libanon, Suriah, Palestina, dan Iran menunjukkan Israel tak percaya Trump bisa melindungi Israel. Di pihak lain, semua pemimpin Israel percaya Iran bakal keluar sebagai pemenang perang dan pengaruh AS di area tidak lagi signifikan.

Karena itu, Israel kudu menyelamatkan diri sendiri dengan membentuk Israel Raya. Aksi Israel ini bukan saja semakin menjauhi Israel dan AS dari lingkungan Arab, tapi juga membuka kemungkinan eskalasi lebih luas jika Houthi menyerang Israel. Hal ini bakal melemahkan koalisi Arab melawan Houthi lantaran masyarakat Arab bakal melihatnya sebagai keroyokan Arab-Israel terhadap Houthi. Sebaliknya, simpati mereka kepada Iran meningkat. Dalam situasi ini, Trump tak mempunyai exit strategy untuk mengakhiri krisis. Dus, kita tetap bakal terpapar krisis daya dan pangan bumi sampai Trump menyadari bahwa sesungguhnya perang Iran untuk Israel tidak berfaedah dan hanya melemahkan reputasi dan pengaruh AS di area untuk digantikan Tiongkok dan Rusia. Selalu mudah untuk memulai perang, tapi sangat susah untuk mengakhirinya.