1 jam yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia - Pentagon sedang menyusun strategi nuklir baru untuk memberikan presiden Amerika Serikat (AS) pilihan nan lebih luas jika terjadi potensi perang dengan Rusia alias China. Strategi ini dilaporkan bakal lebih menekankan penggunaan senjata nuklir taktis jarak pendek dalam bentrok regional daripada sekadar mengandalkan senjata strategis jarak jauh.
Mengutip Russia Today, Kamis (6/8/2026), tinjauan rahasia ini ditujukan secara unik untuk mengatasi skenario andaikan sekutu AS diserang oleh Rusia alias China. Laporan tersebut juga menyebut bahwa penyusunan strategi ini sedang diawasi langsung oleh kepala kebijakan Pentagon, Elbridge Colby.
Tinjauan strategis ini diketahui muncul sekitar enam bulan pascakedaluwarsanya perjanjian pembatasan senjata nuklir bilateral terakhir antara AS dan Rusia, New START. Salah satu pejabat pertahanan AS berdasar bahwa kesiapan jangkauan strategi nan lebih beragam sekarang menjadi sangat krusial.
"Memberikan pilihan nuklir nan lebih realistis dan andal kepada presiden bakal memperkuat upaya pencegahan militer," ungkapnya.
Perjanjian New START nan ditandatangani pada tahun 2010 dan diperpanjang pada 2021 tersebut membatasi kedua negara pada nomor 1.550 hulu ledak strategis. Aturan nan juga membatasi 700 sistem pengiriman serta mewajibkan transparansi verifikasi tersebut telah resmi berhujung pada Februari tanpa adanya draf pengganti.
Meski perjanjian bilateral tersebut telah kedaluwarsa, Moskow menyatakan sama sekali tidak beriktikad menjadi pihak pertama nan mengambil langkah eskalasi. Pihak Rusia berjanji tidak bakal menambah jumlah hulu ledaknya asalkan pihak AS juga berkomitmen untuk mengambil pendekatan nan sama.
Sebelum perjanjian tersebut batal, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengusulkan agar kedua negara terus mematuhi batasannya selama satu tahun ke depan. Usulan ini diajukan Vladimir sembari menunggu negosiasi nan sedang berjalan untuk mencari kesepakatan pengganti.
Namun, Presiden AS Donald Trump pada saat itu menolak tawaran tersebut lantaran menginginkan kesepakatan nan lebih komprehensif dengan turut mencakup China. Merespons dorongan Donald, Beijing nan diperkirakan hanya mempunyai sekitar 600 hulu ledak nuklir langsung menolak mentah-mentah untuk berasosiasi dalam pembicaraan.
Pemerintah China berdasar bahwa negara-negara dengan persenjataan nuklir terbesarlah nan semestinya memikul tanggung jawab utama atas perlucutan senjata. Di sisi lain, Moskow juga menuntut agar setiap kesepakatan senjata nuklir nan diperluas kudu turut mencakup personil NATO seperti Prancis dan Inggris.
Rusia sebelumnya juga telah mengambil langkah antisipasi dengan memperbarui doktrin nuklirnya pada tahun 2024 lalu. Aturan baru tersebut menetapkan bahwa agresi oleh negara non-nuklir nan didukung oleh kekuatan nuklir bakal langsung diperlakukan sebagai serangan gabungan.
Senjata pemusnah massal tersebut juga dapat digunakan secara sah jika agresi konvensional mulai menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan Rusia maupun sekutunya, Belarus. Moskow juga secara konsisten terus mengkritik keras penyebaran senjata nuklir AS di Eropa sebagai bagian dari skema pembagian kekuatan tempur NATO.
Rusia kembali menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai niat untuk menyerang negara personil NATO manapun. Namun, mereka menakut-nakuti bakal menargetkan persenjataan nuklirnya secara langsung ke negara-negara nan menampung akomodasi senjata mematikan tersebut jika ditujukan ke Rusia.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·