Perkuat Komunikasi Publik, Mendagri Dorong Peran Diskominfo Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah wilayah (Pemda) untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik lewat penguatan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Upaya ini disebut krusial agar publik memahami beragam kebijakan pemerintah dengan baik. Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nan digelar secara hybrid, Rabu (14/10).

Mendagri mengatakan, dalam negara demokrasi, support dan legitimasi publik menjadi aspek krusial bagi keberlangsungan pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program dan kebijakan nan dijalankan.

"Persepsi publik untuk menyampaikan support alias tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media," kata Tito.

Ia menjelaskan, derasnya arus info di era digital menghadirkan tantangan berupa firehose of falsehood, ialah penyebaran info bohong dengan intensitas nan tinggi, nan dapat mengalahkan info aktual nan disampaikan dengan intensitas rendah.

Kondisi ini berpotensi membikin masyarakat lebih mempercayai info nan salah dibandingkan kebenaran nan sebenarnya.

Menurut Tito, program-program positif pemerintah kudu dikomunikasikan secara efektif agar mendapat perhatian publik. Dalam perihal ini, Diskominfo di wilayah menjadi mitra krusial pemerintah pusat untuk menyamakan narasi.

"Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra nan penting. Ini nan perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu [narasinya]," ujarnya.

Tito kemudian menekankan pentingnya manajemen media nan sistematis, baik melalui media konvensional maupun media sosial.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI agar info pemerintah pusat dapat diperkuat melalui pemberitaan mengenai program dan capaian di daerah.

"Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, mempunyai saluran nantinya dengan Bakom, dan kami bakal dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom," tutur Mendagri.

Tito menilai, diperlukan peningkatan perhatian Pemda terhadap urusan komunikasi dan informatika. Karena urusan tersebut termasuk pelayanan wajib non-pelayanan dasar, Diskominfo di sejumlah wilayah berpotensi belum menjadi prioritas.

Padahal, lanjut Tito, penguatan kegunaan komunikasi publik diperlukan untuk membangun support masyarakat terhadap program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas," tambahnya.

Selain support anggaran, Mendagri menekankan pentingnya perencanaan penggunaan anggaran nan jelas serta penempatan kepala Diskominfo nan mempunyai pemahaman dan pengalaman di bagian komunikasi dan informatika.

Langkah itu diyakini krusial agar pengelolaan komunikasi publik dapat melangkah lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

"Jadi dengan demikian orang nan mengawaki betul-betul orang nan memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi," pungkas Mendagri.

(rea/rir)