Perkuat Kedaulatan, Kepala BIN Dorong UU Penanggulangan Spionase

Jakarta -

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mendorong Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing. Regulasi tersebut dianggap krusial di tengah persaingan geopolitik global.

Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional berjudul "Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing" nan diselenggarakan ASEAN Study Center (ASC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Herindra menilai aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan tantangan nan perlu dihadapi secara serius. Menurutnya, sejumlah aktivitas tersebut kerap bergerak di wilayah abu-abu sehingga susah dijangkau oleh instrumen norma konvensional.

"Indonesia jangan terlalu naif. Kita kudu tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu kudu disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional," ujar Herindra, kepada wartawan.

Menurutnya, Indonesia memerlukan izin nan jelas untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan strategis nasional. Ia menilai pendapat mengenai Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing perlu dikaji secara komprehensif dengan tetap menjaga keseimbangan antara keamanan negara, demokrasi, dan kebebasan sipil.

Herindra juga menekankan pentingnya penguatan kontraintelijen dan koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi beragam corak pengaruh asing nan berpotensi mengganggu kedaulatan dan keselamatan penduduk negara.

Sementara itu, Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani menilai seminar tersebut relevan dengan kondisi dunia saat ini. Ia mengatakan perguruan tinggi kudu bisa memberikan kontribusi nyata melalui kajian dan rekomendasi kebijakan bagi negara.

"Untuk apa menjadi menara gading jika tidak ada gunanya bagi masyarakat dan negara?" kata Evi.

Ia berambisi forum tersebut menghasilkan pandangan nan konstruktif dari beragam perspektif politik, ekonomi, keamanan, dan sosial.

Seminar tersebut dihadiri akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, parlemen, serta master dari dalam dan luar negeri. Sejumlah pembicara nan terlibat antara lain Hj. Nurul Arifin, Mayjen TNI Ari Yulianto, Andi Widjajanto, Ardi Sutedja, Christopher Hariman Rianto, Nobuhiro Aizawa, dan Ken Conboy.

Melalui forum tersebut, ASC FISIP UI mendorong perbincangan lintas pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan nasional nan adaptif terhadap perkembangan ancaman spionase, intervensi asing, keamanan siber, dan dinamika geopolitik global, dengan tetap berdasarkan pada prinsip kerakyatan dan kepentingan nasional.

(yld/dhn)