Perkembangan AI hingga Ekonomi Digital Dorong Perubahan Baru Pendidikan Magister Hukum

Perkembangan AI hingga Ekonomi Digital Dorong Perubahan Baru Pendidikan Magister Hukum (foto: freepik)

JAKARTA – Perkembangan kepintaran buatan (Artificial Intelligence/AI), ekonomi digital, dan perdagangan internasional mendorong perubahan besar dalam bumi hukum. Perguruan tinggi pun mulai menyesuaikan kurikulum pendidikan norma agar bisa menjawab tantangan baru, mulai dari keamanan siber, perlindungan info pribadi, hingga penyelesaian sengketa upaya digital.

Tren tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pengenalan program Magister Hukum Bisnis di BINUS University, Jakarta. Program pascasarjana ini menempatkan norma perdagangan internasional, norma siber (cyber law), norma teknologi info (ICT law), serta forensik digital sebagai bagian kajian utama.

Dalam aktivitas tersebut, sejumlah akademisi, praktisi hukum, regulator, hingga mahasiswa membahas perubahan lanskap norma nan dipicu transformasi digital. Mereka menilai perkembangan teknologi membikin kebutuhan terhadap lulusan norma dengan pemahaman lintas disiplin semakin meningkat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri nan datang sebagai pembicara utama menyoroti pentingnya kesiapan izin dan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan di sektor perdagangan, investasi, dan ekonomi digital.

Menurut mereka, norma kudu bisa beradaptasi dengan sigap terhadap perkembangan teknologi agar tetap memberikan kepastian norma bagi masyarakat maupun bumi usaha.

Dalam paparannya, pihak BINUS University menjelaskan bahwa program Magister Hukum Bisnis dirancang untuk menghubungkan aspek norma dengan perkembangan bisnis, teknologi, dan hubungan internasional. Fokus pembelajaran mencakup beragam rumor nan sekarang banyak dihadapi bumi usaha, seperti transaksi digital, perlindungan data, keamanan siber, hingga penyelesaian sengketa upaya lintas negara.

Berbeda dengan sebagian program magister norma nan umumnya ditujukan bagi lulusan bagian hukum, program ini juga membuka kesempatan bagi lulusan dari disiplin pengetahuan lain, seperti bisnis, teknologi, komunikasi, maupun pemerintahan. Pendekatan tersebut dinilai mencerminkan kebutuhan bumi kerja nan semakin multidisipliner.