Perjanjian Dagang: RI Tidak Bisa Tarik Pajak Google, Meta hingga Netflix

Pajak Google, Meta dan Netflix (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah resmi menyetujui untuk tidak menarik Pajak Penghasilan (PPh) alias pajak jasa digital (Digital Service Tax/DST) terhadap perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat seperti Google, Meta, Amazon hingga Netflix.

Keputusan ini merupakan poin krusial dalam perjanjian jual beli Agreement on Reciprocal Trade (ART) nan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Kamis (19/2/2026).

Kesepakatan tersebut juga memastikan bahwa raksasa Silicon Valley tidak bakal terkena patokan perpajakan nan berkarakter diskriminatif di pasar Indonesia, baik secara izin umum maupun penerapan di lapangan.

"Indonesia tidak boleh memberlakukan pajak jasa digital (digital service tax), alias pajak sejenisnya, nan mendiskriminasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, baik secara norma maupun dalam praktiknya," tulis Article 3.1 Section 3 arsip resmi perjanjian ART, dikutip Jumat (20/2/2026).

Langkah Indonesia ini diambil di tengah sikap keras Donald Trump nan sejak lama menentang pengenaan pajak digital terhadap perusahaan-perusahaan Negeri Paman Sam.

Trump menilai patokan DST nan diterapkan di beragam negara, terutama di Eropa, sengaja dirancang untuk menyudutkan perusahaan AS dan memberi untung bagi pesaing dari China.

Sebelumnya, Trump sempat mengeluarkan ancaman serius bagi negara-negara nan tetap bersikeras menerapkan pajak digital melalui unggahan di media sosialnya pada Agustus 2025.

“Dengan ini, saya menegaskan kepada semua negara dengan Pajak Digital, Undang-Undang, Aturan, alias Regulasi, bahwa selain tindakan diskriminatif ini dihapuskan, saya sebagai Presiden AS bakal mengenakan tarif tambahan nan substansial atas ekspor negara tersebut ke AS, serta membatasi ekspor teknologi dan chip berstandar tinggi milik kami,” tulis Trump (26/8/2025).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow