Pergantian Pimpinan BGN: Momentum Memulihkan Kepercayaan Publik melalui Penguatan Tata Kelola MBG

Sekjen Iluni FKM UI Sri Gusni Febriasari

Penulis: Sri Gusni Febriasari

Lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Sekjen ILUNI FKM UI, dan Founder Sobat Sehat

JAKARTA — Pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kali ini mempunyai makna nan jauh lebih besar dari sekadar rotasi pejabat. Penetapan mantan ketua BGN sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sirine keras bahwa program strategis sebesar ini kudu dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, dan akuntabilitas nan kuat.

Di tengah beragam tantangan penerapan nan selama ini muncul, mulai dari kasus keracunan pangan, persoalan distribusi, hingga pengawasan di lapangan, pergantian kepemimpinan BGN harus dimaknai sebagai momentum pembenahan menyeluruh, bukan sekadar pergantian figur.

Sebagai seseorang nan berkecimpung di bagian kesehatan masyarakat, saya memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu intervensi sosial dan kesehatan nan paling progresif dalam sejarah Indonesia. Program ini lahir dari niat baik untuk menjawab persoalan gizi nan tetap menjadi tantangan besar bangsa, mulai dari gizi buruk, anemia, hingga kesenjangan akses pangan bergizi bagi anak-anak Indonesia.

Karena itu, kritik terhadap penyelenggaraan MBG tidak boleh diartikan sebagai penolakan terhadap tujuan program. Justru lantaran tujuan program ini sangat krusial bagi masa depan generasi Indonesia, maka setiap kelemahan dalam pelaksanaannya kudu berani dievaluasi dan diperbaiki.

Berbagai Persoalan nan Menjadi Pengingat

Sepanjang pelaksanaannya, MBG menghadapi beragam tantangan nan tidak bisa diabaikan. Kasus keracunan makanan nan terjadi di sejumlah wilayah menjadi pengingat bahwa keamanan pangan bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian mendasar dari perlindungan kesehatan anak.

Ketika makanan nan dirancang untuk meningkatkan status gizi justru berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, maka nan perlu dievaluasi bukan hanya kejadian di lapangan, melainkan keseluruhan sistem nan mendukungnya.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, kejadian-kejadian tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem keamanan pangan secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, distribusi, proses pengolahan, hingga pengawasan kualitas makanan nan diterima penerima faedah kudu berada dalam standar nan ketat dan konsisten.

Di sisi lain, program dengan cakupan dan anggaran sebesar MBG juga memerlukan tata kelola nan bisa menjawab tuntutan transparansi publik. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun andaikan seluruh proses pengelolaan program dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, profesional, dan akuntabel.