Perbaikan Jalan dan Jembatan Bener Meriah Jadi Prioritas Pascabencana

Pemkab Bener Meriah memprioritaskan perbaikan 154 jembatan dan jalan pascabencana hidrometeorologi.(Dok. Satgas PRR Wilayah Aceh)

PEMERINTAH Kabupaten Bener Meriah, Aceh, memprioritaskan perbaikan prasarana jalan dan jembatan guna memulihkan konektivitas wilayah pascabencana hidrometeorologi. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran mobilitas penduduk serta pengedaran hasil pertanian nan menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, menegaskan bahwa pembangunan kembali prasarana penghubung antarkampung dan akses perkebunan menjadi agenda utama pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi berbareng Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Kantor Bupati Bener Meriah, Sabtu (17/10).

“Yang kami prioritaskan adalah jembatan dan jalan,” ujar Tagore. Ia mengungkapkan bahwa musibah telah berakibat pada 154 jembatan di wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 95 persen penanganan darurat telah diselesaikan sehingga akses mulai terhubung secara fungsional, meski pembangunan permanen tetap diperlukan untuk keamanan jangka panjang.

Terkait pendanaan, Pemkab Bener Meriah menerima support finansial sebesar Rp28 miliar nan berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dan hibah sejumlah daerah. Hingga saat ini, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 25 persen alias Rp7 miliar. Tagore telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai untuk mempercepat penyelenggaraan program di lapangan.

Ketua Tim Satgas PRR Wilayah Aceh, Imran, menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah wilayah dan kementerian terkait. Ia meminta pembaruan laporan berkala mengenai progres fisik, kesiapan material, dan kebutuhan tenaga kerja agar halangan teknis dapat segera diatasi.

Tantangan utama dalam proses rehabilitasi ini adalah aspek cuaca, terutama intensitas hujan nan tinggi nan dapat menghalang pekerjaan konstruksi. Namun, pelaksana proyek menyatakan kesiapan untuk menambah tenaga kerja dan mengoptimalkan waktu kerja guna mengejar sasaran penyelesaian pada tahun 2026.

Pemulihan prasarana ini diharapkan dapat segera menuntaskan hambatan pengedaran material ke letak pembangunan dan memastikan akses menuju pusat aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal secara berkelanjutan. (Z-10)