Penyesuaian Harga Pertamax Konsekuensi Dinamika Pasar Energi Global

Ilustrasi(MI/AGUNG WIBOWO)

Polemik kenaikan nilai BBM non-subsidi jenis Pertamax memunculkan perdebatan tidak hanya dari sisi energi, tapi juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

Penyesuaian nilai Pertamax semestinya dilihat secara proporsional lantaran tidak menyasar golongan masyarakat berpenghasilan rendah nan menjadi penerima faedah subsidi daya pemerintah.

Menurut aktivis 98 dan master maritim Yulian Paonganan, kenaikan nilai Pertamax menjadi Rp16.250 per liter berbeda dengan kenaikan BBM subsidi nan berpotensi langsung menekan daya beli masyarakat kecil. Ia menegaskan Pertalite sebagai BBM nan banyak digunakan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dipertahankan harganya oleh pemerintah.

“Yang naik itu Pertamax, BBM non-subsidi. nan dipakai rakyat kecil, Pertalite, tidak naik. Kalau mahasiswa demo lantaran Pertamax naik, lampau nan sedang dibela sebenarnya siapa?” ujar Ongen, biasa Yulian Paonganan disapa, Jumat (12/6/2026).

Dari perspektif ekonomi, Ongen menilai kebijakan pemerintah mempertahankan nilai Pertalite, Biosolar, dan LPG subsidi 3 kilogram merupakan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dan perubahan nilai daya dunia.

Dengan subsidi tetap diberikan pada komoditas nan banyak dikonsumsi masyarakat bawah, akibat langsung terhadap inflasi dan konsumsi rumah tangga dinilai dapat diminimalkan.

Ia menambahkan sistem nilai Pertamax berbeda lantaran merupakan BBM non-subsidi nan mengikuti perkembangan nilai minyak mentah bumi dan nilai tukar rupiah. Karena itu, penyesuaian nilai dinilai sebagai akibat dari dinamika pasar daya global.

Ongen juga mengkritik rencana tindakan mahasiswa nan memprotes kenaikan Pertamax. Menurutnya, aktivitas mahasiswa semestinya lebih konsentrasi pada isu-isu ekonomi nan berakibat langsung pada kesejahteraan masyarakat luas, seperti pengangguran, akses pendidikan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta perlindungan golongan rentan.

“Dulu kami mahasiswa turun ke jalan memihak rakyat. Sekarang kok ada mahasiswa nan mau demo memihak BBM nan kebanyakan digunakan kalangan mampu? Ini nan perlu dijelaskan kepada publik,” katanya.

Ia menilai tantangan ekonomi nan dihadapi masyarakat saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sekadar kenaikan nilai BBM non-subsidi. Karena itu, daya aktivitas mahasiswa semestinya diarahkan pada persoalan nan berakibat ekonomi lebih luas terhadap masyarakat bawah.

Pemerintah sendiri menegaskan kenaikan nilai hanya bertindak untuk BBM non-subsidi, sementara komoditas daya nan menjadi kebutuhan utama masyarakat berpenghasilan rendah tetap dipertahankan. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Bagi Ongen, mahasiswa sebagai golongan intelektual berkedudukan krusial dalam mengawal kebijakan publik. Namun, dia mengingatkan bahwa setiap aktivitas kudu mempunyai orientasi jelas terhadap kepentingan kebanyakan masyarakat.

“Kalau nan diperjuangkan rakyat kecil, tentu semuanya bakal mendukung. Tapi jika nan diperjuangkan adalah BBM non-subsidi nan pengguna utamanya kalangan menengah ke atas, publik berkuasa bertanya, mahasiswa sedang memihak siapa?” tegasnya. (H-2)