Penghitungan Keekonomian Program B50 harus Transparan

ilustrasi(Antara)

Pemerintah diminta menyampaikan secara terbuka dan komprehensif kalkulasi keekonomian penerapan biodiesel 50% (B50) nan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026. Menurut Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, faedah program tersebut perlu dijelaskan secara utuh, termasuk akibat fiskal dan teknis dalam pelaksanaannya.

"Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan seluruh komponen kalkulasi keekonomian B50 agar masyarakat memperoleh gambaran nan utuh mengenai faedah dan biaya kebijakan ini," ujar Ateng dalam keterangan nan dikutip, Minggu (5/7).

Implementasi B50 nan tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mewajibkan pencampuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar solar. Pemerintah memproyeksikan kebijakan tersebut bisa mengurangi impor solar sehingga menghasilkan penghematan devisa.

Meski demikian, Ateng menilai proyeksi tersebut perlu disertai penjelasan mengenai support fiskal nan tetap diberikan terhadap program biodiesel, termasuk melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Jangan sampai masyarakat memahami B50 hanya dari sisi penghematan devisa tanpa mengetahui keseluruhan skema pembiayaan nan mendukung implementasinya," katanya.

Selain aspek fiskal, Ateng juga menyoroti kesiapan sistem pengedaran nasional. Ia mencatat pemerintah memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi badan upaya nan tetap mempunyai stok B40. Kemudian mulai 1 Oktober 2026 seluruh pengedaran solar diwajibkan memenuhi spesifikasi B50. Menurutnya, kesiapan prasarana pengedaran dan pengawasan mutu menjadi aspek krusial bagi keberhasilan penerapan kebijakan tersebut.

Ia juga mengingatkan adanya tantangan teknis penggunaan biodiesel dengan kandungan FAME nan lebih tinggi. Contohnya potensi oksidasi bahan bakar, korosi pada sistem penyimpanan, serta meningkatnya kebutuhan pengawasan terhadap kualitas pengedaran dan penyimpanan biodiesel.

Oleh lantaran itu, Ateng mendorong pemerintah memperkuat standar penyimpanan dan distribusi, meningkatkan pengawasan mutu, serta memastikan kesiapan prasarana pendukung agar penerapan B50 melangkah optimal.

Di sisi lain, dia mengusulkan agar pemerintah membuka seluruh komponen kalkulasi keekonomian B50 secara transparan. Selain itu menerapkan bauran biodiesel nan lebih elastis mengikuti perkembangan nilai daya dan kondisi fiskal; mempercepat program peremajaan sawit rakyat tanpa membuka lahan baru; serta memperkuat sistem penyimpanan dan pengedaran biodiesel.

Ia menegaskan DPR RI mendukung upaya mewujudkan kemandirian daya nasional. Namun, menurutnya, setiap kebijakan perlu disusun berasas kalkulasi nan transparan agar bisa memberikan faedah optimal sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. 

"Kemandirian daya kudu dibangun melalui kebijakan nan efisien, transparan, dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat," pungkasnya. (E-3)