Penghapusan 130 Juta Nama Pemilih India Picu Protes Massal

Polisi India menangkap pengunjuk rasa.(Al-Jazeera)

KEMARAHAN nasional meledak di jalan-jalan kota besar India setelah penghapusan massal 130 juta nama dari daftar pemilih tetap (DPT). Kebijakan nan dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR) ini memicu gelombang protes besar nan menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum, Gyanesh Kumar.

Jumlah nama nan dihapus tersebut melampaui total populasi Jepang, menandai penyusutan daftar pemilih terbesar dalam sejarah India sejak kemerdekaan. Pemerintah Narendra Modi berkilah bahwa SIR merupakan langkah sah untuk membersihkan DPT dari nama dobel dan penduduk nan telah meninggal. Namun, realita di lapangan menunjukkan jutaan penduduk negara nan tetap hidup kehilangan kewenangan pilih mereka.

Dugaan Mendepak Minoritas

Kritikus dan golongan kewenangan asasi manusia menuduh agenda pemurnian daftar pemilih ini digunakan untuk mendepak golongan minoritas, terutama Muslim, serta masyarakat miskin dan kasta rendah nan secara historis bukan pemilih Partai Bharatiya Janata (BJP). Di Benggala Barat, dampaknya terasa sangat nyata.

Salah satu korban, Shahida Fakir, 38, seorang pekerja migran, mendapati namanya lenyap meski mempunyai akta kelahiran India dan arsip tanah family sejak 1962. Nasib tragis menimpanya saat dia dideportasi paksa ke Bangladesh pada Juli lampau dengan tuduhan imigran ilegal, meski dia tidak mempunyai hubungan dengan negara tersebut. Penjaga perbatasan Bangladesh apalagi mengonfirmasi bahwa arsip Fakir membuktikan dia termasuk penduduk negara India.

Independensi Komisi Pemilihan Umum Dipertanyakan

Ketegangan meningkat setelah terungkap bahwa pada 2023, pemerintah Modi mengubah proses penunjukan Komisi Pemilihan Umum, memberikan kontrol kebanyakan kepada pemerintah untuk pertama kali. Ronojoy Sen dari National University of Singapore menilai independensi lembaga tersebut sekarang telah terkikis.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum, SY Qureshi, menyebut langkah ini sebagai latihan pelecehan nasional yang dirancang untuk menyingkirkan pemilih Muslim. Sementara itu, mantan komisioner lainnya, Ashok Lavasa, mendesak agar SIR segera dibatalkan lantaran prosedur nan tidak setara telah dipaksakan kepada jutaan orang.

Respons Pemerintah dan Eskalasi Protes

BJP membantah ada motif politik di kembali SIR. Juru bicara BJP, Sudhanshu Trivedi, menyebut tuduhan tersebut sebagai disinformasi nan diorkestrasi oposisi untuk menciptakan anarki. Namun, Komisi Pemilihan Umum mulai mengakui adanya celah setelah ditemukan ribuan blangko penghapusan pemilih nan disalahgunakan untuk menargetkan penduduk Muslim secara kolektif.

Di Delhi, ribuan pengunjuk rasa nan dipelopori oleh aktivitas pemuda Cockroach Janta Party (CJP) alias Partai Rakyat Kecoak terus memadati jalanan meski menghadapi barikade polisi dan pemutusan akses internet berkala. Mereka berjanji bakal terus berjuang hingga kredibilitas pemilu India dipulihkan dan jutaan nama nan dihapus dikembalikan ke dalam daftar. (The Guardian/I-2)