Bendera PSI(dok.istimewa)
KLAIM Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nan bakal kehadiran lebih dari 10 kader dari beragam partai politik dinilai bukan semata menunjukkan daya tarik partai tersebut. Di kembali euforia perekrutan kader dari luar, langkah PSI justru dianggap mencerminkan lemahnya kaderisasi internal dan krisis figur menjelang Pemilu 2029.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengenai banyaknya kader partai lain nan bakal berasosiasi ke PSI menunjukkan kebanggaan lantaran sukses menarik tokoh dari partai lain.
“Pengakuan Ahmad Ali itu menunjukkan rasa bangganya PSI bisa membajak kader partai lain. Ahmad Ali mau menunjukkan seolah PSI sebagai partai nan lebih menarik, terbuka, dan mempunyai masa depan lebih baik,” kata Jamiluddin kepada Media Indonesia, Senin (22/6).
Namun, menurutnya, kebanggaan tersebut justru menyimpan persoalan mendasar di tubuh PSI. Ia menilai langkah merekrut kader dari luar mengindikasikan partai tersebut belum sukses membangun kader-kader internal nan kuat dan berkekuatan saing. “Padahal di kembali kebanggaan itu, sesungguhnya ada kegagalan kaderisasi di PSI. Bahkan perihal itu mengindikasikan di PSI sedang terjadi krisis figur,” ujarnya.
Jamiluddin menilai krisis figur tersebut apalagi menyentuh level kepemimpinan partai. Ia menyoroti penunjukan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP PSI nan dinilai tidak lazim andaikan dikaitkan dengan kondisi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
“Krisis figur itu juga menyentuh ketua umumnya. Untuk menambalnya, maka ditunjuklah Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP PSI. Biasanya Ketua Harian ditunjuk jika ketua umumnya sibuk. Namun Kaesang Pangarep tidak termasuk kategori tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Jamiluddin berpandangan PSI belum mempunyai kepercayaan bahwa figur-figur internal nan ada saat ini bisa mendongkrak elektabilitas partai secara signifikan pada Pemilu 2029. Karena itu, PSI dinilai mengambil jalan pintas dengan merekrut kader dari partai lain nan telah mempunyai pengalaman politik dan pedoman dukungan.
“Dengan ketua umum dan kader nan ada saat ini, PSI tampaknya tidak percaya dapat meningkatkan elektoral partainya. PSI juga percaya tak bisa melenggang ke Senayan pada Pileg 2029,” ujarnya.
Menurut dia, strategi tersebut bermaksud memperoleh figur nan telah mempunyai modal sosial, popularitas, dan jaringan pendukung tanpa kudu mengeluarkan biaya besar untuk proses kaderisasi jangka panjang.
“PSI melakukan pendekatan pragmatis dengan membajak kader partai lain. Dengan langkah ini, PSI berambisi dapat memperoleh figur nan mempunyai modal sosial, popularitas, dan pendukung setia,” kata Jamiluddin.
Meski demikian, dia meragukan efektivitas strategi tersebut. Jamiluddin menilai sebagian besar tokoh nan berasosiasi ke PSI bukan figur dengan pengaruh elektoral nan kuat di tingkat nasional.
“Nyatanya dari nama-nama nan eksodus ke PSI umumnya sosok nan biasa-biasa saja. Hanya satu dua orang nan masuk level sedang, seperti Rusdi Masse. Lainnya hanya mantan bupati, mantan DPR RI, dan mantan-mantan lainnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa status sebagai mantan pejabat tidak otomatis menjamin perpindahan support politik dalam jumlah besar. Menurutnya, kebanyakan pemilih di Indonesia merupakan massa melayang-layang nan tidak mempunyai loyalitas kuat terhadap figur tertentu.
“Karena itu, mini kemungkinan kader nan eksodus ke PSI dapat membawa pendukungnya dalam jumlah besar. Kalau pun ada, hanya pendukung setianya. Kasus di Indonesia, lebih banyak massa melayang-layang daripada pendukung setia,” katanya.
Atas dasar itu, Jamiluddin memprediksi strategi perekrutan kader dari partai lain belum tentu bisa mengantarkan PSI menembus parlemen pada Pemilu 2029. “Jadi, jika PSI mengandalkan kader hasil bajakan untuk bisa masuk Senayan pada Pileg 2029, tampaknya bakal gigit jari. PSI bakal tetap jadi partai gurem dan hanya bisa bermimpi seolah-olah sudah di Senayan,” pungkasnya. (Dev/P-3)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·