Penerimaan Negara Naik 30%, Purbaya Puji Kinerja Ditjen Pajak

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ruang fiskal Indonesia tetap terjaga kuat. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat penerimaan negara nan meningkat. Kondisi ini tak lain kata Purbaya lantaran keahlian Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah membaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Purbaya menerangkan hingga akhir Juli 2026, penerimaan perpajakan naik 30% dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya. Pada saat nan sama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2026 tercatat sekitar 0,9%.

"Tax collection sampai dengan akhir Juli tahun ini tumbuhnya nyaris 30% dibanding tahun lalu. Jadi penerimaan kita kuat. Ruang fiskal juga tetap terbuka lebar, cukup kuat. Kalau kita lihat defisit sampai akhir Juli baru 0,9% defisitnya," ungkap Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).

Lebih lanjut Purbaya menjelaskan, penguatan penerimaan tersebut sukses dilakukan tanpa meningkatkan tarif maupun mengenakan jenis pajak baru. Alih-alih, pemerintah memilih untuk mengoptimalkan penerimaan melalui perbaikan sistem dan peningkatan kinerja.

"Memang penerimaan kita di atas perkiraan semula, dan itu terjadi tanpa kenaikan tax rate tarif pajaknya tidak naik, tidak ada pajak baru. Saya cukup perbaiki saja keahlian pegawai (Ditjen) Pajak. Sekarang pajak sudah lebih baik kinerjanya, Bea Cukai juga sama. Makanya, saya bisa dapat nomor penerimaan nan tinggi," jelasnya.

Selain itu, lanjut Menkeu, penerapan Coretax juga telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan. Meskipun sempat menghadapi beragam hambatan pada tahap awal implementasi, penyempurnaan nan terus dilakukan memungkinkan sistem dapat melangkah semakin baik.

Dari sisi belanja, menurut Menkeu, pemerintah terus memastikan agar APBN digunakan secara efektif untuk memberikan faedah sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, bakal mengendalikan shopping nan tidak diperlukan dan mengalihkannya untuk shopping nan lebih produktif. Pada saat nan sama, APBN juga tetap menjalankan kegunaan sebagai shock absorber, termasuk melalui subsidi untuk meredam akibat kenaikan nilai minyak dunia.

"Kita kendalikan belanja-belanja nan tidak perlu dan kita arahkan untuk shopping nan produktif. Sementara itu, daya beli masyarakat tetap kita jaga, termasuk dengan menyerap akibat kenaikan nilai minyak bumi melalui subsidi," ujar Menkeu.

Selain itu, efisiensi juga bakal diterapkan pada penyelenggaraan beragam program prioritas pemerintah. Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi melalui perbaikan tata kelola dan pemanfaatan teknologi.

Kementerian Keuangan pun turut dilibatkan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan program tersebut melalui pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk pembayaran angsuran dan bunga.

"Untuk KDMP kita sudah sediakan duit Rp 40 triliun, sudah siap dari awal tahun itu, untuk bayar angsuran dan bunganya. Jadi September ini bakal jatuh tempo, saya pastikan uangnya siap untuk dibayar sehingga perbankan tidak goncang," ungkapnya.

(hrp/fdl)