Pencarian dan Refleksi tentang Negara Madani

(Dok. Pribadi)

ISTILAH madani nan mulai mengemuka di kalangan cerdas pandai muslim pada abad ke-20 bukanlah sebuah istilah nan sama sekali baru. Istilah itu sejatinya telah dikenal sejak lama. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Muqaddimah karya Ibn Khaldun melalui ungkapan al-insaan madaniyyun bi al-thab‘i, nan menunjukkan bahwa manusia secara kodrati merupakan makhluk nan hidup bermasyarakat dan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara individual. Dalam konteks pemikiran Ibn Khaldun, istilah madani di situ berangkaian dengan pengertian ‘umraan, nan mempunyai makna kehidupan. Gagasan tersebut, menurut penulis, mempunyai kemiripan dengan pernyataan Aristoteles nan masyhur, the human is a political animal, nan menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk nan hidup dalam kehidupan sosial dan politik.

Pada akhir Agustus 2026, di Jakarta diselenggarakan sebuah pertemuan para cerdas pandai muslim Malaysia-Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda tahunan nan diinisiasi Prof M Din Syamsuddin selaku Chairman Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Dato’ Seri Anwar Ibrahim selaku perdana menteri Malaysia, nan kemudian mengamanahkan pelaksanaannya kepada Menteri Agama Malaysia Zulkifli bin Hasan.

Dengan berangkat dari pertemuan tersebut, penulis bakal mengkaji pendapat dan hasil pemikiran nan dihasilkan para cerdas pandai muslim Malaysia-Indonesia dalam forum tersebut. Kajian ini juga diarahkan untuk memandang gimana pendapat madani berkembang dan dikonstruksikan di kalangan cerdas pandai muslim Malaysia-Indonesia, sekaligus merefleksikan apa nan menjadi tujuan alias goals dari aktivitas tersebut.

FESTIVAL ISTIQLAL, MALAYSIA MADANI, DAN PARAMADINA 

Kalau kita boleh flashback ke 1995, Masjid Istiqlal mengadakan sebuah pagelaran besar nan menghadirkan tokoh-tokoh muslim tingkat nasional dan mancanegara, salah satu nan datang adalah Anwar Ibrahim sosok aktivis Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), sebuah organisasi kepemudaan muslim.

Pada kesempatan tersebut, Anwar Ibrahim memberikan sebuah pidato nan pada isi pidatonya memopulerkan sebuah pendapat nan kita kenal dengan nama madani. Selain Anwar, Nurcholish Madjid memopulerkan pendapat masyarakat madani pada 1980-an.

Gagasan masyarakat madani alias negara madani kemudian menjadi tagline kampanye nan pada akhirnya menjadi sebuah visi pemerintahan Anwar Ibrahim nan dikenal dengan Malaysia Madani nan merupakan akronim dari 'kemapanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, dan ihsan'.

Menariknya, menurut John L Esposito dalam tulisannya nan dimuat di majalah Frontier dengan titel 'Anwar Ibrahim: Reformist Islam and the Ethics of Governance in a Postcolonial State' (25 Desember 2026, hlm 57), penggunaan istilah madani oleh Anwar Ibrahim bukan sekadar semboyan teknokratis ataupun artefak budaya, melainkan juga sebuah proyek normatif. Bagi Anwar, konsep madani berupaya menempatkan Islam bukan sebagai instrumen kontrol negara, melainkan sebagai sumber pertimbangan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan publik.

Di Indonesia, pendapat madani nan juga dikembangkan sosok sahabat karib Anwar Ibrahim nan merupakan sosok cerdas pandai muslim Indonesia, Nurcholish Madjid alias nan berkawan dipanggil Cak Nur. Ia mentransformasikan pendapat madani ke corak lembaga pendidikan nan saat ini kita kenal dengan nama Universitas Paramadina. Paramadina awalnya adalah sebuah klub kajian kepercayaan Paramadina nan kemudian berkembang menjadi Yayasan Wakaf dan Universitas Paramadina.

Pandangan Cak Nur tentang masyarakat madani alias civil society itulah nan menginspirasi penamaan Paramadina. Nama 'paramadina' dapat dibentuk dengan dua cara: (1) dari kata par (Lat: setara, serasi, alias sejiwa)­ dan madina (Ar: kota/peradaban). Menariknya, kampus itu membuka sebuah program studi Islam madani.

NEGARA MADANI DAN CITA-CITA KEBANGKITAN PERADABAN ISLAM MELAYU 

Indonesia dan Malaysia mempunyai sejarah dan kebudayaan nan relatif sama. Oleh lantaran itu, tidaklah mengherankan istilah 'negara serumpun' begitu melekat pada kedua negara tersebut. Menariknya, hubungan di antara dua negeri serumpun itu tidak selalu melangkah dalam kondisi nan sama; terkadang berjalan baik, tetapi pada kesempatan lain juga diwarnai beragam persoalan. Meskipun demikian, beragam upaya terus dilakukan untuk mempererat dan memperbaiki hubungan di antara kedua negara.

Forum Madani Malindo menjadi salah satu wadah nan mempertemukan para cerdas pandai muslim Malaysia dan Indonesia sebagai bagian dari upaya tersebut. Forum itu merupakan salah satu program kerja Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), sebuah lembaga nan berada di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia, serta Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) sebagai mitra utama nan mewakili cerdas pandai muslim Indonesia. Hal nan menarik dari forum itu adalah sebagian pesertanya merupakan cerdas pandai nan sekaligus pernah alias sedang memangku kedudukan strategis dalam pemerintahan, seperti menteri, personil DPR, hingga mantan wakil presiden. Kehadiran mereka menunjukkan forum itu tidak hanya mempertemukan kalangan akademisi dan intelektual, tetapi juga menghadirkan tokoh-tokoh nan mempunyai pengalaman langsung dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Madani Malindo datang sebagai ruang untuk mendiskusikan beragam problematika nan dihadapi umat Islam di Malaysia dan Indonesia. Forum itu juga menjadi wadah untuk membahas konsep madani sebagai sebuah pendapat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sekaligus memandang relevansinya dalam menjawab beragam persoalan kehidupan kontemporer.

Dalam suatu kesempatan, Din Syamsuddin membujuk para peserta untuk bersama-sama membangun sebuah negara alias masyarakat nan berbasis madani. Dari pendapat tersebut, muncul tagline 'Negara madani cita-cita bersama'. Din juga menyeru agar Indonesia dan Malaysia dapat bahu-membahu menjalankan tugas keumatan untuk membangun sebuah peradaban baru nan lahir dari Asia Tenggara dan berasaskan nilai-nilai keislaman. Baginya, Timur Tengah dan bagian bumi Islam lainnya nan pada masa lampau pernah menjadi pusat peradaban Islam telah menyelesaikan tugas historis mereka. Oleh lantaran itu, menurutnya, sudah saatnya masyarakat muslim Malaysia dan Indonesia mengambil peran dalam membangun dan melanjutkan peradaban Islam dari area Asia Tenggara.

Pandangan tersebut menarik mengingat Asia Tenggara sering kali ditempatkan hanya sebagai wilayah periferal dalam sejarah peradaban Islam. Padahal, Malaysia dan Indonesia mempunyai populasi muslim nan besar serta sejarah panjang perkembangan Islam nan dapat ditelusuri melalui beragam pusat kekuasaan dan peradaban, seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, Aceh, Mataram Islam, dan beragam kerajaan Islam lainnya. Pusat-pusat peradaban tersebut telah meninggalkan beragam warisan, baik dalam corak bentuk maupun nonfisik, seperti tradisi intelektual, kebudayaan, pendidikan, dan kehidupan sosial-keagamaan. Dengan demikian, Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia, mempunyai modal sejarah dan kebudayaan nan kuat untuk turut memainkan peran krusial dalam perkembangan peradaban Islam.

Namun, di tengah cita-cita besar tersebut, muncul pertanyaan: apakah cita-cita mulia untuk membangun negara madani dan melahirkan kebangkitan peradaban Islam dari Asia Tenggara tersebut dapat direalisasikan dalam kondisi Malaysia dan Indonesia saat ini?

AKANKAH GAGASAN INI MENJADI SEBUAH KENYATAAN?

Mungkin kita bisa meniru pengalaman Anwar Ibrahim nan menjadikan pendapat madani datang di ruang nyata. Namun, apakah pendapat nan sudah berpuluh-puluh tahun dibahas dan dikaji itu pada akhirnya bisa mewujudkan Malaysia dan Indonesia sebagai episentrum peradaban Islam di Asia, apalagi dunia?

Cita-cita mendirikan peradaban Islam memang menjadi sebuah cita-cita keumatan. Sebagaimana kita ketahui bersama, umat ini sedang dalam keterpurukan. Terlebih, kondisi bumi nan sedang tidak jelas dan multipolar ini mengakibatkan banyaknya peperangan dan ketidakstabilan dari beragam sektor nan ada. Karena itu, bukan sebuah kemustahilan bakal muncul sebuah angan besar untuk mendirikan sebuah peradaban islami alias peradaban nan madani nan sesuai dengan karakter masyarakat Madinah nan dianggap sebagai masyarakat nan ideal.

Karena itu, beberapa negara muslim mulai mengampanyekan diri sebagai negara nan bakal membangkitkan peradaban baru nan sesuai dengan nilai-nilai keislaman alias peradaban nan membawa semboyan Islam. Contoh saja Iran, Turki, apalagi Saudi, seolah-olah berlomba-lomba sebagai bagian dari bangsa nan bakal membawa kejayaan Islam.

Perlu bagi kita untuk memandang pengalaman Hizbut Tahrir nan dari berdirinya hingga saat ini mau mendirikan sebuah dawlah islamiyah nan berasosiasi di bawah khalifah nan sesuai dengan manhaj kenabian. Begitu juga dengan Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) nan membawa semboyan dawlah islamiyah dengan cara-cara kekerasan dan niradab, seolah-olah dengan langkah tersebut Islam bakal bangkit menjadi sebuah peradaban besar nan bisa melawan hegemoni musuh. Namun, kedua pengalaman tersebut hingga saat ini terbukti gagal. nan satu hanya bersuara lantang dengan menggelar pawai alias penyebaran selebaran dan narasi, nan satunya terlihat aplikatif, tetapi caranya tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.

Dengan demikian, dalam perihal ini, krusial bagi kalangan cerdas pandai muslim dan pemangku pemerintahan kudu berpikir keras dan bekerja sama gimana mewujudkan cita-cita mulia itu. Tentu, bagi penulis, pemaknaan memadanikan negara di sini bukanlah berarti pendirian sebuah negara Islam, melainkan menjadikan sebuah negara alias masyarakat nan beradab, berilmu, berbudaya, bekerja sama, dan toleran nan merupakan bagian dari nilai-nilai Islam nan diharapkan bisa menjadi sebuah peradaban Islam nan besar.

Negara madani sebagai sebuah cita-cita pada akhirnya diharapkan bisa mendirikan sebuah tamadun, peradaban nan betul-betul beradab, haruslah merangkul semua kalangan. Karena mendirikan peradaban nan madani memang betul-betul datang untuk semua kalangan, perihal tersebut juga perlu support dari beragam kalangan tanpa memandang agama, suku, partai politik, apalagi profesi. Karena cita-cita nan besar kudu datang untuk semua kalangan, cita-cita itu bukanlah cita-cita nan terkesan politis nan hanya memihak alias merangkul satu golongan ataupun hanya berputar pada tataran teologis dan filosofis nan pada akhirnya bakal membawa pendapat itu ke jebakan utopis.