Pemprov Jabar Siapkan Langkah Strategis Bantu 13 Ribu Korban PHK

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjalankan sejumlah langkah untuk melindungi kewenangan pekerja dan membuka akses pekerjaan baru bagi pekerja nan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah ini sejalan dengan info Kementerian Tenaga Kerja nan mencatatkan bahwa sebanyak 13.044 pekerja di Jabar terdampak PHK selama periode Januari-September 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar mengatakan, pemerintah memfasilitasi pemenuhan kewenangan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satunya, dengan memperkuat koordinasi dan penemuan awal terhadap potensi persoalan hubungan industrial. Jika memang terjadi permasalahan, bakal diupayakan penyelesaian melalui dialog.

"Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap faedah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan nan berlaku," kata Kim, Rabu (14/10).

Selain itu, Pemprov Jabar memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui aplikasi Nyari Gawe nan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

Per 9 Oktober 2026, aplikasi tersebut mencatat 704.121 pencari kerja, melibatkan 714 perusahaan, menyediakan 24.085 lowongan kerja, dan mencatat 1.209 pelamar diterima bekerja.

Langkah selanjutnya, Pemprov Jabar mengembangkan Bursa Kerja Online melalui siaran langsung berbareng Gubernur lewat akun TikTok Gubernur Jawa Barat @dedimulyadiofficial.

Hingga 9 Oktober 2026, program ini telah dilaksanakan sebanyak empat jenis dengan melibatkan 89 perusahaan, dan menyediakan 5.768 lowongan pekerjaan.

Adapun Disnakertrans Jabar turut mendorong peningkatan kompetensi melalui training berbasis kejuruan, antara lain otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift dan pembuatan konten digital.

Pelatihan melalui Mobile Training Unit serta training kewirausahaan ini bermaksud meningkatkan daya saing tenaga kerja dan membuka kesempatan upaya mandiri.

(rea/rir)