Pemprov DKI Bakal Perketat Sistem JAKI Usai Kasus Laporan Warga Dibalas AI Terkuak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pembenahan menyeluruh pada sistem aplikasi Jakarta Kini (JAKI) usai kasus laporan penduduk soal parkir liar di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim) ditindaklanjuti dengan foto hasil rekayasa kepintaran buatan (AI).

Menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin, penguatan sistem JAKI dilakukan sesuai pengarahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan konsentrasi pada aspek teknologi dan pengawasan.

"Sesuai pengarahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, atas perihal ini, kami sedang memperkuat sistem JAKI, baik dari sisi teknologi maupun pengawasan," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Budi menyebut sebagai bagian dari pembenahan, Pemprov DKI bakal meningkatkan sistem pengesahan laporan, termasuk memperketat verifikasi foto dan memastikan pengarsipan diambil langsung dari lapangan secara real-time.

Selain itu, lanjut dia, sistem juga bakal dilengkapi fitur untuk mendeteksi potensi manipulasi, termasuk praktik kecurangan (fraud) dan penggunaan AI.

"Ke depan bakal ada peningkatan seperti pengesahan foto nan lebih ketat, penggunaan pengarsipan langsung dari lapangan (real-time capture), serta pengembangan fitur untuk mendeteksi potensi manipulasi/Fraud/AI," ungkap Budi.

Budi menegaskan, hukuman tegas bakal diberlakukan bagi pihak nan terbukti melakukan manipulasi laporan, guna menjaga integritas sistem pengaduan publik.

"Kami juga menegaskan bahwa setiap pihak nan terlibat bakal dikenakan hukuman andaikan terbukti melakukan manipulasi laporan. Ini krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem pengaduan nan ada," ucap dia.

Pemprov DKI juga bakal memperkuat pengawasan sistem JAKI melalui peningkatan partisipasi publik dan pembinaan internal. Sosialisasi penggunaan JAKI dan sistem pengaduan terintegrasi Customer Relationship Management (CRM) bakal digencarkan agar masyarakat semakin aktif melakukan pengawasan.

"Kami juga bakal terus menyosialisasikan JAKI dan sistem pengaduan terintegrasi CRM ke masyarakat, agar makin banyak nan tahu dan bisa ikut mengawasi," kata Budi.

Di sisi internal, pembinaan terhadap petugas lapangan terus dilakukan untuk memastikan penanganan laporan melangkah sesuai prosedur. Pemprov juga mendorong ketua perangkat wilayah lebih aktif memantau setiap kejuaraan nan masuk.

"Di sisi internal, kami juga melakukan pembinaan ke petugas di lapangan agar penanganan laporan dilakukan dengan betul dan sesuai aturan. Tidak hanya petugas, kami juga mendorong para ketua perangkat wilayah agar lebih peduli dan aktif memantau setiap laporan nan masuk," terang Budi.

Pemprov DKI memastikan setiap laporan penduduk tetap menjadi perhatian utama, dengan komitmen menjaga kualitas serta integritas penanganannya.

"Kami pastikan setiap laporan masyarakat tetap menjadi perhatian dan bakal terus kami jaga kualitas serta integritas penanganannya," kata Budi.

Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam mengawal seluruh sistem pengaduan nan dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Budi berujar bahwa peran penduduk krusial agar setiap jasa bisa terus diperbaiki.

"Pemprov DKI Jakarta melalui Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta sangat mengapresiasi peran masyarakat nan ikut mengawal dan menyampaikan temuan mengenai laporan di JAKI," jelas Budi.