Pemprov DKI Apresiasi Peran Warga, Perkuat Pengawasan Aduan JAKI

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kepedulian dan partisipasi aktif dalam mengawal kualitas pelayanan publik, khususnya mengenai temuan dugaan ketidaksesuaian tindak lanjut laporan pada aplikasi JAKI (Jakarta Kini) nan dikelola oleh Jakarta Smart City.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan aspek krusial dalam menjaga transparansi sistem pengaduan publik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat nan telah berkedudukan aktif dalam mengawal kualitas pelayanan publik. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berbenah. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Budi dalam keterangan resmi, Selasa (7/4).

Budi mengatakan andaikan dalam proses pertimbangan ditemukan adanya praktik pelaporan nan tidak sesuai, termasuk penggunaan kepintaran artifisial (AI) secara tidak semestinya maupun corak kecurangan (fraud) lainnya, maka Pemprov DKI Jakarta bakal mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan nan berlaku.

"Pemprov DKI Jakarta tidak bakal menoleransi segala corak manipulasi dalam tindak lanjut pengaduan. Jika ditemukan pelanggaran, kami bakal menindak tegas sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas jasa publik," ucap Budi.

Sebelumnya, viral unggahan di media sosial nan menunjukkan seorang petugas PPSU menggunakan teknologi AI dalam merespons laporan penduduk melalui aplikasi JAKI mengenai parkir liar di Jalan Damai, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta untuk memastikan proses pengesahan tindak lanjut pengaduan melangkah lebih ketat dan akurat.

Masyarakat juga dapat melaporkan indikasi tindak lanjut nan tidak sesuai, termasuk dugaan manipulasi berbasis AI maupun corak fraud lainnya, melalui jasa WA di nomor 0811-1272-206.

Budi menyebut kejadian tersebut menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh, mulai dari penguatan teknologi pada aplikasi JAKI, peningkatan sistem verifikasi, hingga pengembangan fitur nan bisa memastikan keaslian bukti tindak lanjut.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, tingginya volume laporan penduduk menunjukkan bahwa kanal pengaduan publik di Jakarta digunakan secara aktif dan dipercaya masyarakat.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, tercatat 62.571 pengaduan masyarakat masuk melalui beragam kanal, termasuk aplikasi JAKI dan sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) terintegrasi, dengan rata-rata 20.857 pengaduan per bulan.

Sementara itu, sepanjang 2025 jumlah laporan nan diterima mencapai 195.988 dari 50.960 pelapor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 191.655 laporan alias 97,8 persen telah diselesaikan.

Sejalan dengan penguatan pada aspek pengawasan dan administrasi, Jakarta Smart City juga terus mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut di aplikasi JAKI.

Ke depan, sistem bakal dilengkapi dengan sistem pengarsipan berbasis pengambilan gambar secara langsung di lapangan, sehingga setiap bukti tindak lanjut diambil secara real time dan mempunyai tingkat validitas nan lebih tinggi.

Selain itu, pengembangan sistem juga diarahkan pada keahlian mendeteksi potensi penggunaan AI maupun corak rekayasa digital lainnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi sekaligus menjaga integritas info dalam setiap penanganan laporan masyarakat.

"Kami membujuk seluruh penduduk untuk tetap menggunakan JAKI sebagai kanal resmi pengaduan dan empat kanal pengaduan lainnya. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci dalam mewujudkan Jakarta nan lebih baik dan nyaman untuk semua," ujar Budi.

(har)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]