3 bulan yang lalu
Kendaraan melintas di Gerbang Tol Padang-Sicincin nan merupakan bagian dari Tol Padang-Pekanbaru.(ANTARA/Muhammad Zulfikar)
PEMERINTAH Kota (Pemko) Padang Panjang secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi. Proyek strategis nasional ini dinilai sebagai langkah krusial dalam memperkuat konektivitas wilayah serta memacu pertumbuhan ekonomi di Sumatra Barat.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak nan Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi. Pertemuan nan diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini berjalan di Aula Balai Kota Padang Panjang pada Jumat (5/6).
Transparansi dan Perlindungan Hak Masyarakat
Meski mendukung penuh, Allex Saputra memberikan catatan kritis mengenai proses perencanaan dan pengadaan tanah. Ia mendesak agar seluruh tahapan dilaksanakan melalui sosialisasi nan terbuka dan mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.
"Saya berambisi kepada pihak perencana, pelaksana, maupun seluruh lembaga mengenai agar dapat memberikan penjelasan nan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Informasi mengenai trase, faedah pembangunan, sistem pengadaan tanah, hingga corak tukar kerugian perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," tegas Allex.
Ia menambahkan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan warga. Proses pengadaan lahan kudu menjunjung tinggi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nan bertindak guna memberikan kepastian norma bagi masyarakat.
Poin Utama Koordinasi Pengadaan Tanah:
- Sinergi Stakeholder: Melibatkan Pemerintah Pusat, Pemda, tokoh masyarakat, hingga ninik mamak.
- Aspek Sosial: Pembahasan jeli mengenai keberadaan rumah budaya dan pandam pakuburan (makam keluarga).
- Mitigasi Dampak: Meminimalkan akibat lingkungan dan sosial melalui survei trase nan akurat.
Dukungan dari Kabupaten Tetangga
Senada dengan Pemko Padang Panjang, Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, juga menyatakan dukungannya. Dari perspektif keselamatan, dia menilai kehadiran jalan tol bakal signifikan mengurangi nomor kecelakaan lampau lintas di jalur utama, terutama dengan beralihnya kendaraan bertonase besar ke jalur bebas hambatan.
Namun, Fadly mengingatkan agar komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara intensif untuk menghindari perbedaan persepsi. "Berbagai kewenangan masyarakat, termasuk aset budaya seperti rumah adat, perlu dibahas secara jeli untuk menemukan solusi terbaik," ujarnya.
Himpun Masukan untuk Perencanaan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10, Wisnu Priambodo, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan wadah untuk menghimpun masukan dari pemerintah wilayah dan tokoh masyarakat terhadap hasil survei rencana trase.
"Kami mau meminimalkan akibat terhadap masyarakat. Masukan dari forum ini bakal kami teruskan ke tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan akhir," jelas Wisnu.
Rapat ini turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, serta para pemangku budaya dari tiga kenagarian di wilayah Padang Panjang dan Tanah Datar. Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi tonggak transformasi ekonomi dan konektivitas nasional di Sumatra Barat. (YH/I-1)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·