Pemkab Situbondo Jamin Kemudahan Perizinan untuk Investor Hotel Bintang Empat

, SITUBONDO, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, menegaskan komitmennya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi para investor, khususnya melalui pendampingan dalam proses perizinan. Salah satu bentuk nyata komitmen ini adalah pendampingan terhadap rencana investasi pembangunan hotel bintang empat di area pesisir Dusun Pecaron, Desa Kalatakan, Kecamatan Kendit.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro, menyatakan bahwa pihaknya mengarahkan pengusaha untuk tetap tertib mengurus perizinan sesuai ketentuan perundangan. "Kepada pihak pengusaha kami mengarahkan untuk tetap tertib mengurus perizinan sesuai ketentuan perundangan, baik izin di wilayah darat maupun izin di wilayah laut nan diperlukan," katanya di Situbondo, Sabtu.

Dadang membenarkan bahwa aktivitas pemasangan pagar pembatas lahan nan dilakukan oleh PT Kaixin dapat dipahami sebagai upaya pengamanan aset sebelum penyelenggaraan pembangunan hotel. Ia menilai langkah tersebut krusial tidak hanya sebagai bukti bentuk pengamanan aset, tetapi juga untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

"Kami juga menyampaikan seluruh tahapan investasi kudu tetap melangkah sesuai ketentuan perundang-undangan, dan kami juga telah mengarahkan perusahaan agar tertib mengurus seluruh perizinan nan dibutuhkan," tegas Dadang.

Sementara itu, perwakilan dari PT Kaixin, Elvira, menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan pagar nan terlihat di lapangan saat ini tetap sebatas langkah pengamanan aset nan telah mereka miliki. Fokus utama perusahaan adalah memastikan status norma lahan telah tuntas sebelum memasuki tahap konstruksi.

"Fokus perusahaan saat ini adalah memastikan status norma lahan telah tuntas sebelum memasuki tahap konstruksi, jadi aktivitas nan dilakukan di lapangan tetap sebatas pengamanan aset," ujar Elvira.

Elvira menegaskan bahwa PT Kaixin berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh izin nan ditetapkan pemerintah, termasuk mengurus beragam izin nan dipersyaratkan sebelum pembangunan hotel dimulai. "Kami bakal mematuhi seluruh izin nan berlaku, setelah seluruh aspek legalitas lahan dan perizinan selesai, baru perusahaan dapat menyusun tahapan pembangunan sesuai rencana investasi nan telah disampaikan," pungkasnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara