Pemkab Gianyar Prioritaskan Percepatan Perbaikan Jalan Demi Ekonomi Daerah

, GIANYAR, – Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali, memprioritaskan percepatan perbaikan prasarana jalan kabupaten untuk mendukung pembangunan wilayah dan kelancaran perekonomian daerah. Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menegaskan perihal tersebut dalam sidang DPRD Gianyar, Kamis.

"Terkait masukan mengenai infrastruktur, kami memberikan perhatian serius terhadap percepatan perbaikan jalan kabupaten," kata Anak Agung Gde Mayun saat memberikan jawaban atas pandangan umum DPRD Gianyar mengenai Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain soal prasarana jalan raya, pemerintah wilayah juga mengutamakan pembangunan prasarana irigasi subak, jalan upaya tani, serta prasarana penunjang pariwisata. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Fokus Belanja Daerah untuk Dampak Langsung

Terkait efektivitas shopping daerah, pihaknya mengarahkan shopping wilayah difokuskan pada program-program prioritas nan memberikan akibat langsung kepada masyarakat. Fokus tersebut mencakup pembangunan prasarana dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan publik nan lebih baik.

"Kami juga tetap memberikan perhatian pada sektor-sektor prioritas seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian dari pembangunan wilayah nan berkelanjutan," imbuhnya.

Realisasi APBD dan Opini WTP

Sementara itu, berasas info Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, realisasi APBD Gianyar hingga Desember 2025 untuk porsi pendapatan wilayah mencapai Rp2,97 triliun alias 94,63 persen dari pagu sebesar Rp3,14 triliun. Dari hasil itu, pendapatan original wilayah (PAD) menembus Rp1,85 triliun alias 95,95 persen dari pagu sebesar Rp1,92 triliun.

Sedangkan, shopping wilayah terealisasi sebesar Rp3,17 triliun, dengan Rp825 miliar di antaranya dikucurkan untuk shopping modal. Belanja modal merupakan pos nan salah satunya dialokasikan untuk perbaikan prasarana jalan dan irigasi.

Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali telah memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) nan ke-12 untuk pengelolaan finansial wilayah 2025. "Hasil ini bakal terus dipertahankan dengan melaksanakan seluruh rekomendasi nan diberikan BPK nan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan," pungkasnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara