Pemerintah Terus Percepat Wujudkan Swasembada Garam Nasional

i: Petambak dari Koperasi Sae Nalendra Darma Raga membersihkan kolam garam nan menggunakan teknologi tunnel geomembrane di Kecamatan Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).(ANTARA/Dedi Suwidiantoro)

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program strategis ini diharapkan jadi solusi atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri nan selama ini tetap mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional.

Pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan garam sekaligus mendukung sasaran swasembada garam pada 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

KKP menjelaskan kebutuhan garam nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, tapi lebih dari 55% kebutuhan itu tetap dipenuhi melalui impor, terutama buat kebutuhan industri nan butuh spesifikasi kualitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata tetap mengimpor lebih dari 2,6 juta ton garam tiap tahun. Padahal, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di bumi setelah Kanada dan mempunyai potensi pesisir sangat besar untuk mendukung produksi garam nasional.

“Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia,” demikian dikutip dalam siaran pers KKP, Sabtu (6/6/2026).

KKP menegaskan garam bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan komoditas strategis sebagai bahan baku krusial beragam sektor industri.
Pada sektor pangan, garam digunakan untuk produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng, dan minuman elektrolit. Pada sektor industri kimia dan manufaktur, garam jadi bahan baku utama produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit.

Selain itu, garam berkedudukan krusial pada sektor kesehatan dan farmasi, seperti untuk pembuatan cairan infus, oralit, antiseptik, hingga garam beryodium nan berfaedah mencegah penyakit gondok.

Menanggapi kekhawatiran mengenai akibat lingkungan, KKP menegaskan pembangunan K-SIGN tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir. Menurut KKP, seluruh tahapan pembangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan, kajian teknis, serta perizinan nan berlaku.

“KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup nan mempunyai kegunaan ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi nan kudu dikelola secara seimbang,” tulis KKP.

Sebagai corak komitmen pada perlindungan lingkungan, KKP melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar area K-SIGN selama 2025. Program ini bakal dilanjutkan pada 2026 dengan sasaran penanaman mangrove seluas 100 hektare di Kabupaten Rote Ndao.

"Penanaman mangrove tak hanya berfaedah menjaga ekosistem pesisir, tapi juga jadi tembok alami untuk mengurangi pengikisan pantai, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir," tulis KKP.

KKP juga memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah wilayah dalam semua tahapan pembangunan K-SIGN melalui sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi teknis, serta beragam forum diskusi.

Pembangunan area industri garam ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan beragam aktivitas ekonomi pendukung di wilayah Rote Ndao.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, KKP optimistis K-SIGN bakal jadi motor penggerak swasembada garam nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"KKP menegaskan bakal terus membuka ruang perbincangan dan menerima masukan konstruktif dari semua pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan K-SIGN melangkah inklusif, transparan, dan berkepanjangan demi tercapainya kemandirian garam Indonesia," pungkasnya. (H-2)