Pemerintah RI Koordinasi dengan ASEAN terkait Asap Lintas Batas

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan pemerintah terus melakukan komunikasi dan kerja sama dengan negara-negara ASEAN selama penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl, menerangkan pemerintah juga terus menjalankan tanggungjawab wajib lapor harian kepada Sekretariat ASEAN alias ASEAN Secretariat (ASEC) dalam menangani kabut asap lintas batas.

"Selain terus meningkatkan beragam langkah pengendalian di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan," kata Vahd kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Vahd menegaskan Indonesia terus mengutamakan kerja sama dengan negara area dalam menghadapi rumor lingkungan nan berakibat pada negara lain, seperti kabut asap karhutla.

"Indonesia senantiasa mengedepankan kerja sama dengan negara-negara tetangga, menjaga hubungan bilateral nan baik, khususnya dalam menghadapi rumor lingkungan nan mempunyai akibat lintas pemisah seperti kabut asap," ujarnya.

Pemerintah Indonesia, sebutnya, terus mendorong langkah peningkatan kewaspadaan menghadapi cuaca kering akibat kondisi suasana berbareng negara-negara di kawasan. Dia mengatakan Indonesia memanfaatkan kerangka kerja sama ASEAN agar kabut asap dapat tertangani dengan baik.

"Mekanisme ASEAN berasas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) untuk menangani rumor kabut asap sudah berjalan. Pertemuan berkala untuk membahas rumor kabut asap dan koordinasi tindak lanjutnya terus dilakukan," katanya.

Vahd menjelaskan ASEC telah menerapkan status siaga Kawasan pada Alert Level 3 sejak 26 Agustus 2026. ASEC, sebutnya, juga telah meminta semua negara ASEAN menyampaikan Situation Report (SITREP) harian, termasuk peta trajektori asap dan mendistribusikannya kembali ke seluruh National Focal Point AMS.

"Indonesia selalu memenuhi seluruh tanggungjawab pelaporan harian dan tindakan wajib Alert Level 3 sesuai SOP MAJER/Monitoring, Assessment, and Joint Emergency Response (prosedur ASEAN untuk pemantauan dan respons darurat asap)," katanya.

Dia menyebut laporan itu disampaikan secara proaktif oleh pemerintah Indonesia, meliputi info titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, dan penanggulangan karhutla termasuk respons darurat nasional dan operasi pemadaman skala ekstensif, serta intensifikasi kerja sama lintas sektor (pemerintah, swasta, dan organisasi lokal) kepada Sekretariat ASEAN sebagai Kantor interim ACC THPC.

"Indonesia terus mendorong percepatan ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) untuk beraksi penuh," kata Vahd.

(fca/dhn)