Pemerintah Prioritaskan Pemadaman Karhutla, Isu Pergantian Kapolda Belum Dibahas

Mensesneg Prasetyo Hadi(Antara)

Pemerintah tetap memprioritaskan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nan terjadi di sejumlah wilayah dan belum membahas kemungkinan pergantian Pangdam maupun Kapolda nan dinilai kandas mengendalikan kebakaran. Pemerintah memilih mengerahkan seluruh kekuatan nan tersedia agar kebakaran dapat segera dikendalikan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini belum sampai pada pembahasan mengenai akibat kedudukan bagi abdi negara nan wilayahnya terdampak karhutla. Menurutnya, pengarahan Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih difokuskan pada percepatan penanganan kebakaran. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo seusai menyaksikan persiapan pengibaran bendera dalam rangka HUT ke-81 RI di laman Istana Merdeka, Selasa (11/8).

"Ya pertama tentu kita belum sampai ke sana ya. Karena nan paling krusial petunjuk Bapak Presiden, satu, segera untuk kita bisa atasi mengenai Karhutla itu," kata Prasetyo.

Prasetyo menyampaikan perihal tersebut ketika ditanya mengenai kemungkinan pergantian Kapolres, Kapolda, hingga Pangdam andaikan tidak bisa mengendalikan karhutla di wilayah masing-masing. Ia menegaskan pemerintah untuk sementara tidak mau masuk ke persoalan tersebut dan memilih berkonsentrasi pada penanganan kebakaran.

"Kita belum sampai ke arah sana, nan krusial kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi," ujarnya.

Menurut Prasetyo, pemerintah pusat memberikan support penuh kepada pemerintah wilayah dan seluruh unsur nan terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut mencakup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni Kementerian Kehutanan, pemerintah provinsi, serta pengelola area konservasi seperti Balai Taman Nasional.

"Kami sampaikan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh ya, mendukung penuh apa pun nan dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi, maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional, kita dukung penuh gitu," ujar Prasetyo.

Ia juga meminta masyarakat memberikan support kepada petugas nan saat ini bekerja di lapangan. Menurutnya, penanganan karhutla merupakan pekerjaan berat nan memerlukan keterlibatan beragam pihak. Prasetyo menilai pencegahan kebakaran tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada petugas. Masyarakat juga mempunyai peran krusial dengan meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas nan dapat memicu munculnya titik api, terutama dalam kondisi cuaca nan kering.

"Kita tidak bisa membantu di lapangan, kita bantu dengan doa, dengan support. Tidak mudah," ucapnya.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas nan berpotensi memicu kebakaran. Prasetyo mencontohkan kasus kebakaran di area Bromo Tengger nan sebelumnya dikaitkan dengan aktivitas foto prewedding.

"Termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal nan dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana nan di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lampau itu kan ada pre-wedding ya jika saudara-saudara ingat itu kan," ujarnya.

Menurut Prasetyo, kondisi cuaca pada tahun ini juga perlu mendapat perhatian serius lantaran kejadian El Nino dapat meningkatkan kondisi kering dan akibat terjadinya kebakaran. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas nan berpotensi memicu api.

Selain pengerahan personel dan peralatan, pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah untuk membantu penanganan karhutla. Prasetyo mengatakan kreasi operasi telah dipersiapkan, meski pelaksanaannya tetap berjuntai pada kondisi atmosfer dan kesiapan awan nan memungkinkan terbentuknya hujan.

"Termasuk OMC ya, Operasi Modifikasi Cuaca, desainnya semua kita persiapkan tetapi secara teknis penjelasan dari Kepala BMKG tidak selalu bisa didapati kondisi nan awannya memungkinkan untuk operasi modifikasi cuaca itu menghasilkan hujan," kata dia.

Ia mengatakan keterbatasan kondisi atmosfer merupakan persoalan teknis nan perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan OMC. Pemerintah, menurutnya, tetap menyiapkan beragam langkah nan dapat dilakukan untuk membantu mempercepat pengendalian karhutla.

"Ini masalah teknis sih. Tapi semuanya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan bahwa kegagalan mengendalikan karhutla dapat membawa akibat terhadap kedudukan Kapolda hingga Pangdam di wilayah nan bersangkutan. Pemerintah juga telah mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi peningkatan kebakaran akibat kejadian El Nino pada 2026 dan 2027. Namun, untuk saat ini, pemerintah menegaskan konsentrasi utama tetap pada pengerahan seluruh sumber daya untuk memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran. (E-3)