Pemerintah Petakan Potensi Konflik Sebelum Tetapkan Batas Desa

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo

JAKARTA — Pemerintah mempercepat penegasan pemisah desa dengan pendekatan nan tidak hanya mengandalkan pemetaan teknis. Potensi bentrok sosial akibat perbedaan klaim wilayah kudu dipetakan sejak awal sebelum garis pemisah ditetapkan secara definitif.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan sebuah garis pemisah mempunyai akibat luas lantaran menentukan yurisdiksi, pelayanan publik, aset, akses hingga perencanaan pembangunan. 

“Pengalaman bentrok menunjukkan bahwa sebuah garis tidak pernah bekerja hanya sebagai objek kartografis,” kata La Ode, Senin (13/9/2026).

Pemerintah mewajibkan screening alias penapisan lingkungan dan sosial dalam penyelenggaraan aktivitas nan mendapat pendanaan Bank Dunia. Penapisan dilakukan untuk mengetahui kondisi awal desa dan mendeteksi potensi persoalan sebelum pekerjaan penegasan pemisah dilakukan di lapangan.

Nantinya, hasil screening bakal digunakan untuk memetakan desa nan tidak mempunyai potensi masalah dan desa nan memerlukan penanganan lebih lanjut. 

Desa nan relatif kondusif dapat melanjutkan seluruh tahapan, sedangkan wilayah nan berpotensi bermasalah bakal mendapat fasilitasi dan mediasi secara berjenjang.

‘’Pengalaman tahap pertama ILASPP di Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi salah satu contoh. Dari 200 desa, screening awal menemukan 16 desa nan berpotensi mempunyai persoalan batas,’’ujarnya.

Setelah dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah daerah, tetap terdapat 12 desa nan terindikasi bermasalah saat kick off meeting. 

Dalam penyelenggaraan berikutnya, enam desa belum mencapai kesepakatan sehingga persoalannya dibawa ke tingkat kabupaten.“Dilakukan fasilitasi dan mediasi oleh bupati, akhirnya seluruh desa bisa bersepakat,” ujarnya.