Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional dengan Interkonektivitas Cold Chain

Sedang Trending 8 bulan yang lalu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |11:36 WIB

Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional dengan Interkonektivitas Cold Chain

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Rochayati Basra

JAKARTA – Penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab berbareng antara pemerintah pusat dan pemerintah wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Rochayati Basra menegaskan, saat Focus Group Discussion (FGD) Analisis Strategis di Jakarta.

“Pemerintah wilayah memegang peran nan sangat strategis dalam menjamin kelancaran distribusi, stabilisasi pasokan, serta pengelolaan logistik nan efektif. Dalam konteks ini, penguatan BUMD Pangan menjadi langkah konkret untuk membangun sistem cold chain nan terintegrasi,” ujar Rochayati, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan, urusan pangan merupakan urusan pemerintahan konkuren nan menjadi kewenangan daerah.

Oleh lantaran itu, perangkat wilayah berbareng BUMD mempunyai posisi krusial dalam membangun sistem pengedaran pangan nan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengumpulan info dan wawancara terhadap enam pemerintah wilayah meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kota Balikpapan.

“BUMD Pangan dinilai sebagai pendekatan nan implementatif dan realistis dalam memperkuat interkonektivitas pengedaran serta sistem rantai dingin di daerah,” ujarnya.

Namun diperlukan intervensi nan terfokus melalui penyusunan payung norma penyertaan modal BUMD, penerapan skema insentif energi, serta sistem agunan volume pasokan agar operasional cold chain dapat melangkah berkelanjutan.

“Hasil kajian strategis ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari penguatan sistem ketahanan pangan nasional,”tandasnya.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑