Pemerintah Libatkan 500 Perusahaan di Kalteng untuk Perangi Karhutla

, JAKARTA, – Kementerian Koordinator Bidang Pangan berencana mengerahkan nyaris 500 perusahaan di Kalimantan Tengah untuk membantu pemerintah wilayah dan lembaga mengenai memerangi kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan berulang. Inisiatif ini difokuskan pada pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan nan mempunyai perangkat berat, kapabilitas operasional, serta personel pemadam darat.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan mobilisasi ratusan pelaku upaya ini sangat krusial untuk menutupi kekurangan peralatan dan personel nan dihadapi otoritas lokal. “Hari ini, kami mengerahkan nyaris 500 perusahaan di Kalimantan Tengah,” ujar Nurofiq usai rapat koordinasi antar-instansi di Jakarta, Kamis.

Fokus di Palangka Raya dan Pulang Pisau

Pemerintah telah mengidentifikasi area berisiko tinggi untuk tindakan bersama, khususnya di ibu kota provinsi Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau. Tim campuran bakal melakukan penilaian lokasi, memetakan kluster titik panas, memeriksa akses kanal dan jalan, serta mengidentifikasi sumber air. Langkah ini bermaksud untuk menentukan sumber daya dan metode pemadaman nan paling tepat.

Model kerjasama serupa sebelumnya telah diterapkan di Kalimantan Selatan. Di sana, sekitar 350 perusahaan mendukung upaya penanganan akibat kebakaran di lahan pertanian dan gambut seluas 10.000 hektare, berbareng pemerintah daerah, TNI, Polri, dan golongan masyarakat.

Para pemegang konsesi nan berperan-serta didorong untuk memadamkan api di luar area konsesi mereka. Namun, Nurofiq menekankan bahwa perihal ini tidak boleh mengganggu tanggungjawab norma mereka untuk mencegah dan menangani kebakaran di dalam pemisah lahan masing-masing.

Dukungan Asosiasi dan Kendala di Lapangan

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan perusahaan personil untuk memeriksa peralatan pemadam, meningkatkan kewaspadaan, dan memantau titik panas berbasis satelit nan dilaporkan Kementerian Kehutanan. Meski bersedia membantu pemadaman di luar konsesi, Martono mendorong pemerintah memberikan perlindungan norma proporsional bagi perusahaan nan memberikan support darurat sukarela.

Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menyatakan kesiapan pelaku upaya kehutanan. Namun, dia mengakui akses terhadap air, peralatan pemadam nan memadai, dan pasokan bahan bakar nan andal tetap menjadi hambatan utama, terutama untuk pembasahan kembali lahan gambut nan mengering.

Di samping upaya sektor swasta, Kementerian Kehutanan menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah pada 15-16 Oktober 2026. Pesawat bakal diberangkatkan dari Banjarmasin lantaran kabut asap telah mengurangi jarak pandang di bandara-bandara di provinsi tersebut. Nurofiq menegaskan kerja sama lintas sektor sangat vital untuk memerangi kebakaran di area strategis nasional, melindungi aktivitas ekonomi daerah, dan mendukung sasaran ketahanan pangan, air, serta daya Indonesia.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara