Pemerintah Kawal Operasional Koperasi Merah Putih 8 Hari ke Depan

ilustrasi(Antara)

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa pemerintah mulai melakukan monitoring serentak terhadap operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai hari ini, Kamis (15/10). Langkah pengawasan intensif ini dijadwalkan berjalan selama delapan hari pertama untuk memastikan kesiapan prasarana pengedaran pangan di tingkat desa.

"Tanggal 15 (Oktober) ada monitoring serentak. Selama 8 hari ini bakal ngecek terus, apa nan belum apa nan sudah," ujar Zulkifli usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).

Kolaborasi Lintas Sektoral hingga TNI

Pengecekan di lapangan bakal melibatkan beragam pemangku kepentingan secara masif, mulai dari jejeran kementerian, pemerintah daerah, hingga unsur TNI. Zulkifli menjelaskan bahwa pembagian tugas telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan Panglima TNI atas pengarahan Presiden.

"Wakil menteri kita sudah bagi tugas. nan agak jauh, kita sudah berkirim surat ke Pak Panglima atas pengarahan Bapak Presiden, kelak Pangdam juga ngecek. Kemudian gubernur ngecek, bupati ngecek," jelasnya.

Tujuan utama dari monitoring ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan operasional sejak dini. Zulkifli menyadari bahwa pada tahap awal pasti bakal ditemukan beragam halangan teknis, seperti keterlambatan pengedaran pupuk, nan memerlukan support langsung dari kepala daerah.

Posko Pelaporan 24 Jam

Untuk mendukung kelancaran program, pemerintah telah menyediakan posko pelaporan Koperasi Merah Putih nan bakal memantau seluruh laporan operasional selama satu bulan pertama. Posko ini dipimpin oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono berbareng kementerian mengenai lainnya.

"Ada posko nan dipimpin Pak Ferry dan kementerian-kementerian lain sampai 24 jam. Nanti stafnya untuk meneruskan jika sudah ada perihal nan mendesak untuk ditindaklanjuti. Saya tiap sore bakal dapat laporan, nan tidak bisa ditembus, saya bakal turun tangan," tegas Menko Pangan.

Target 35.000 Koperasi hingga Akhir Tahun

Pemerintah menargetkan sebanyak 35.000 koperasi desa dapat beraksi penuh hingga akhir tahun ini. Saat ini, tercatat nyaris 29.000 koperasi nan sudah siap beraksi secara teknis.

Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 koperasi sedang dalam tahap pelengkapan komoditas. Koperasi-koperasi ini diproyeksikan menjadi prasarana utama pemerintah dalam menyalurkan barang-barang subsidi kepada masyarakat.

"Ada pupuk subsidi, gula, minyak goreng, gas LPG, hingga beras dari Bulog SPHP subsidi. Ini adalah prasarana pemerintah untuk memastikan barang-barang subsidi sampai ke tangan nan tepat," pungkas Zulkifli.