Pemerintah Kaji Opsi Warga Korban Kebakaran di Kemayoran Dipindah ke Rusun

Jakarta - Pemerintah mengkaji sejumlah opsi penanganan jangka panjang bagi penduduk terdampak kebakaran di area Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu opsi nan dipertimbangkan adalah penyediaan rumah susun (rusun) untuk penduduk korban kebakaran.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro saat meninjau letak pengungsian korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026) malam. Menurutnya, pemerintah tidak hanya konsentrasi pada penanganan darurat pascakebakaran, tetapi juga mencari solusi agar penduduk mempunyai kediaman nan lebih layak dan aman.

"Intinya kita tidak hanya memandang kebakarannya, tapi kudu memikirkan ke depan ini penduduk sebaiknya seperti apa. Pertama, tentu pemerintah memahami bahwa penduduk itu kudu tinggal di tempat nan layak, nan baik, nan tidak rawan musibah kebakaran seperti ini," kata Juri.

Juri mengatakan pemerintah bakal berkoordinasi dengan beragam pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Kementerian Perumahan, untuk menentukan langkah terbaik bagi penduduk terdampak.

"Nanti bakal kami pikirkan dan koordinasi dengan banyak pihak, dengan pemerintah daerah, dengan Pemprov, dengan Kementerian Perumahan, kira-kira solusinya seperti apa. Apakah kita bakal bantu bangunkan rusun alias seperti apa, kelak kita bakal cari jalan keluarnya," ujarnya.

Menurut Juri, solusi permanen perlu segera dicari mengingat kebakaran di area tersebut kerap berulang. Pemerintah mau memastikan penduduk tidak terus-menerus menghadapi akibat serupa di masa mendatang.

"Yang jelas dalam waktu nan mungkin tidak terlalu lama kita bakal mencari solusi. Karena ini kan sering sekali terjadi kebakaran di tempat ini dan kita semua prihatin," tuturnya.

Dalam kesempatan nan sama, Juri juga menyinggung status lahan nan terdampak kebakaran. Ia mengatakan area tersebut merupakan aset pemerintah nan dikelola Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran).

"Kalau lahannya tetap lahan milik PPK Kemayoran. Mengenai mukimnya penduduk di wilayah ini tentu kudu kita lihat satu per satu. Tapi nan jelas ini tetap menjadi milik pemerintah melalui PPK Kemayoran," katanya.

Meski demikian, Juri menegaskan pemerintah bakal mengedepankan pendekatan nan humanis dalam mencari solusi penataan area maupun kediaman bagi penduduk terdampak.

"Kita bakal cari solusi sebaik-baiknya. nan pertama tentu kita bakal memanusiakan dan menghargai setiap warga. Kalau pun ada jalan keluar gimana menata permukiman ini, kita bakal cari jalan sebaik-baiknya agar tidak ada masalah," imbuhnya.

(bel/lir)