Pemerintah Dorong Ekosistem Halal untuk Perkuat Pembangunan di Daerah

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham

JAKARTA -  Pemerintah memperkuat ekosistem halal agar dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian wilayah dan mendorong pertumbuhan upaya masyarakat. Oleh karenas itu, sertifikasi legal dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah.

‘’Ketika kapabilitas upaya UMKM semakin kuat, maka pertumbuhan ekonomi wilayah juga dapat semakin terdorong, termasuk membuka potensi peningkatan PAD,”ujar Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham dalam aktivitas Festival Ekonomi Syariah (FESyar), dikutip, Sabtu (26/9/2026).

Kegiatan ini kata dia, menjadi wadah pertemuan dan sinergi pemerintah, pelaku usaha, lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping, perbankan, akademisi, serta beragam pemangku kepentingan untuk memperkuat rantai nilai legal dan mengembangkan ekonomi syariah.

Muhammad Aqil mengatakan, pengembangan ekosistem legal perlu ditempatkan dalam perspektif ekonomi nan lebih luas, termasuk melalui penguatan kapabilitas pelaku upaya dan ekspansi pasar.

“Sertifikat legal bukan sekadar manajemen alias agama. Sertifikat legal merupakan instrumen ekonomi nan memberikan nilai tambah, diferensiasi produk, dan meningkatkan daya saing.” sambungnya menjelaskan.

Karena itu, pengembangan ekosistem legal perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, antara lain melalui RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD, disertai parameter keahlian dan pengukuran akibat program secara terstandar dan lintas sektor.

Pemerintah wilayah juga didorong berkedudukan sebagai garda depan dalam implementasi, fasilitasi, dan pengawasan ekosistem halal, termasuk melalui pembinaan UMK, pengembangan prasarana halal, dan kemitraan lintas sektor.

Indonesia, lanjutnya, mempunyai pasar domestik nan besar nan dapat menjadi kesempatan bagi produk nasional.