Pemerintah Diimbau Ambil Langkah Darurat Atasi Kelangkaan BBM

PT Pertamina Patra Niaga mengoperasikan mobil tangki BBM nonstop selama 24 jam di wilayah Bali.(Dok. PT Pertamina Patra Niaga)

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah darurat guna mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nan terjadi secara bergantian di beragam wilayah Indonesia. Meski pemerintah mengeklaim stok nasional dalam posisi aman, kebenaran di lapangan menunjukkan adanya gangguan kesiapan nan persisten.

Kelangkaan terbaru dilaporkan terjadi di Bali dengan kejadian antrean panjang di sejumlah SPBU. Kondisi serupa sebelumnya juga melanda wilayah Malang, Sintang, Kefamenanu, hingga Bone Bolango. Fabby menilai, gangguan nan berulang dalam dua bulan terakhir ini merupakan parameter adanya tekanan serius pada sistem pengedaran daya nasional.

Tekanan Rantai Pasok dan Arus Kas

Menurut kajian IESR, terdapat dua aspek utama nan memperburuk situasi saat ini:

• Geopolitik Global: Lonjakan nilai minyak mentah akibat bentrok di Timur Tengah meningkatkan biaya pengadaan dan pengedaran BBM secara signifikan.
• Kondisi Finansial: Arus kas (cash flow) Pertamina menghadapi tekanan nan semakin besar di tengah tingginya biaya operasional.

“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi kudu memastikan BBM betul-betul tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah,” tegas Fabby dalam keterangan resminya, Kamis (15/10).

Rekomendasi Langkah Konkret 7 Hari

IESR mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dalam kurun waktu tujuh hari ke depan guna mencegah krisis nan lebih luas. Berikut adalah poin-poin dorongan IESR:

Selain langkah teknis, IESR juga menyoroti pentingnya perbaikan komunikasi publik. Pemerintah diminta memberikan info nan transparan dan jeli mengenai kondisi pasokan agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat (panic buying).

“Kelangkaan BBM nan terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan daya nasional nan memerlukan tindakan segera,” pungkas Fabby. (Ifa/I-1)