Pemda Diminta Turun Tangan Tekan Kenaikan Harga Komoditas Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah wilayah (Pemda) berbareng Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan intervensi di lapangan, guna menekan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada sejumlah komoditas strategis, antara lain bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe rawit, beras, dan minyak goreng.

Menurutnya, langkah sigap diperlukan agar pola kenaikan nilai sejumlah komoditas nan berulang dari tahun ke tahun dapat diantisipasi melalui penguatan produksi, operasi pasar, kerja sama antardaerah, dan penguatan pengedaran pasokan. Ia menegaskan, hasil pertimbangan perkembangan nilai nan disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) kudu segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

"Jadi jangan pertimbangan dari BPS itu berlalu begitu saja tanpa intervensi kita," kata Tomsi, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah nan berjalan secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Berdasarkan info BPS pada minggu ketiga Juni 2026, terdapat 32 provinsi nan mengalami kenaikan IPH. Kenaikan tertinggi terjadi di Sulawesi Utara sebesar 7,91 persen, disusul Gorontalo sebesar 5,72 persen, sementara Maluku Utara sebesar 3,74 persen. BPS mengidentifikasi beras, cabe rawit, minyak goreng, dan bawang merah sebagai komoditas nan perlu mendapat perhatian lantaran level harganya relatif tinggi. Selain itu, cabe merah juga menjadi salah satu komoditas nan mendorong kenaikan IPH di beragam daerah.

Karena itu, Tomsi meminta Pemda berbareng Perum Bulog segera melakukan operasi pasar pada wilayah nan mengalami kenaikan nilai beras. Selain itu, dia juga mendorong penguatan aktivitas menanam cabe serta beragam upaya untuk menjaga kesiapan pasokan komoditas di daerah.

Di sisi lain, Tomsi turut menyoroti tingginya nilai minyak goreng, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Karena itu, dia mendorong penguatan pengedaran pasokan agar nilai minyak goreng di daerah-daerah nan tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di Papua dapat terkendali.

Menurutnya, langkah tersebut krusial dilakukan mengingat beras dan minyak goreng mempunyai pengaruh nan besar terhadap inflasi. "Beras dan minyak goreng ini mempunyai koefisien nan tinggi terhadap nomor inflasi. Sedikit saja mereka naik maka menyumbangkan inflasi itu signifikan dibandingkan dengan peralatan alias bahan pokok nan lain," ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti kenaikan IPH pada komoditas bawang putih nan meningkat dari 173 kabupaten/kota pada minggu kedua Juni 2026 menjadi 223 kabupaten/kota pada minggu ketiga. Mengingat kebutuhan bawang putih nasional tetap berjuntai pada impor, dia menekankan pentingnya penguatan pengedaran pasokan bahan pokok, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Ia mengatakan, pengedaran bawang nan lebih efisien bakal membantu menekan biaya logistik sehingga nilai nan diterima masyarakat menjadi lebih terjangkau. "Bisa barang-barangnya [bisa] masuk langsung ke Makassar alias Balikpapan, sehingga ongkos distribusinya bisa murah dan nilai bawangnya pun bisa lebih murah dibeli oleh masyarakat," tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan dari beragam kementerian dan lembaga baik langsung maupun secara virtual. Mereka di antaranya BPS, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, TNI, Polri, serta perwakilan Pemda seluruh Indonesia.