Pemda Diminta Aktif Perbarui DTSEN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan, pemerintah wilayah (Pemda) mempunyai peran krusial dalam proses pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gus Ipul mengatakan, pemerintah wilayah di tingkat kota/kabupaten dan provinsi kudu berkedudukan aktif agar info nan digunakan untuk penyaluran support sosial tepat sasaran.

"Saya mau menegaskan bahwa peran Pemda sangat dibutuhkan, aktif pemutakhiran, aktif pemanfaatan, ikut verifikasi lapangan dan sosialisasi ke masyarakat. Tanpa Pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa maksimal," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri oleh jejeran Pemda secara daring, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wamendagri Bima Arya.

Gus Ipul mengungkapkan, pemutakhiran DTSEN menunjukkan hasil positif dalam penyaluran bansos. Berdasarkan data, jelas dia, selama masa pengalihan berjenjang pada Triwulan I 2025-Triwulan II 2026 membikin semua penerima bansos PKH dan sembako sekarang berada pada Desil 1-4, tidak ada lagi penerima bansos nan berada di luar Desil tersebut.

"Ini bukti semakin nyata, semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran," urainya.

Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, hingga 12 Juli 2026, usulan pemutakhiran DTSEN melalui Kemensos mencapai 20 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebanyak 5,5 juta KPM di antaranya melalui Pemda.

"Khusus nan terbesar ini Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul kemudian Jawa Timur. Dan Kota Bekasi menjadi kota nan paling aktif (pemutakhiran). Ini contoh nan kudu kita sorong merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Gus Ipul.