Pembentukan DSI Jadi Langkah Strategis Tingkatkan Efektivitas Kebijakan

Ilustrasi(ANTARA)

KEHADIRAN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi besar dalam memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam (SDA) nasional, khususnya dalam pengelolaan ekspor dan devisa hasil ekspor. Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada Eddy Jurnasin menilai secara konseptual, pembentukan DSI jadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, keberadaan DSI dapat berfaedah besar dari sisi governance dan pengelolaan arus kas. Selain itu, koordinasi kebijakan dan pengedaran info antarlembaga juga bisa menjadi lebih sigap dan efisien andaikan implementasinya dilakukan secara tepat.

“Kehadiran DSI secara konseptual dan governance bisa berfaedah besar. Selain governance dan cash flows jadi lebih transparan dan efektif, arus info dan kebijakan juga jadi lebih sigap dan jelas,” ujar Eddy, di Yogyakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan tantangan terbesar pembentukan DSI justru berada pada tahap penerapan lapangan. Selama ini pemerintah lewat Kementerian Perdagangan dan kementerian lain mempunyai beragam lembaga pendukung ekspor seperti export centers dan free trade agreement centers.
“Apakah beragam lembaga itu bakal di-merged dalam DSI? Maksudnya, perlu corporate strategy mengenai vertical integration agar tidak terjadi overlapping dan kebingungan bagi pengusaha,” katanya.

Eddy menilai DSI berpotensi meningkatkan devisa hasil ekspor nasional dan memperkuat posisi neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan info kuartal I-2026, neraca perdagangan Indonesia tetap mencatatkan surplus sebesar US$3,32 miliar.

“Jadi, current account deficit Indonesia itu bukan dikontribusikan oleh balance of trade, tapi oleh komponen-komponen lain,” jelasnya.

Ia menerangkan current account terdiri dari beberapa komponen, ialah ekspor-impor, primary income dan payment, secondary income dan payment, serta unilateral transfer. Maka itu, peningkatan ekspor saja belum otomatis mengubah current account deficit menjadi surplus.

“DSI tentu diharapkan dapat meningkatkan devisa hasil ekspor, dan DSI besar kemungkinan bisa menggenjot peningkatan balance of trade. Namun, apakah DSI dapat membalikkan posisi current account dari deficit ke surplus? Belum tentu, lantaran current account Indonesia nan deficit itu berasal dari komponen lain selain balance of trade,” ungkap Eddy.

Meski demikian, dia optimistis keberadaan DSI dapat berakibat positif terhadap penguatan persediaan devisa nasional. Menurutnya, peningkatan persediaan devisa bakal menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

“Penguatan persediaan devisa merupakan salah satu aspek guna memperkuat stabilitas rupiah. Namun, perlu diingat exchange rates itu ditentukan demand-and-supply mechanism. Dengan begitu, beragam kombinasi macro, esensial dan technical factors bakal menentukan nilai tukar,” katanya.

Di sisi lain, dia berambisi pembentukan DSI menjadi momentum bagi pemerintah memperbaiki suasana investasi nasional. Menurutnya, strategi peningkatan investasi asing perlu dibarengi perbaikan regulasi, kepastian hukum, hingga peningkatan kemudahan berusaha.

Sebelumnya, Pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. PP ini mengatur bahwa ekspor sumber daya alam strategis dilakukan melalui BUMN baru berjulukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). 

Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir menyatakan DSI nan mulai beraksi per 1 Juni 2026 menjalankan tiga peran utama ialah memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, dan melakukan konsolidasi info dan efisiensi tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. (H-2)