Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa Bikin UMKM Terpukul Berat

Ilustrasi(Humas PLN)

GELOMBANG pemadaman listrik bergilir nan melanda Pulau Jawa sejak awal Juni 2026 mulai memicu akibat ekonomi serius, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa gangguan pasokan listrik ini telah mengganggu aktivitas produksi hingga menyebabkan kerugian langsung bagi pedagang kecil.

Saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6), Maman mengungkapkan bahwa akibat sosial dan ekonomi dari pemadaman ini sangat luas. Ia mencontohkan para pedagang nan sangat berjuntai pada daya listrik untuk menjaga kualitas produk mereka.

“Misalnya mereka nan jualan es, pada saat meninggal listrik ya esnya cair, tidak bisa jualan mereka. Terus pedagang frozen food (makanan beku) dan segala macam lainnya. Jadi sebetulnya impact sosialnya itu ke mana-mana,” ujar Maman.

Desakan Pembenahan Rantai Pasok Batu Bara

Menteri Maman meminta PT PLN (Persero) untuk segera melakukan pertimbangan total terhadap tata kelola rantai pasok (supply chain) komoditas batu bara. Hal ini krusial mengingat kebanyakan pembangkit listrik utama di Pulau Jawa tetap mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Ia memperingatkan adanya akibat blackout alias pemadaman total secara luas jika manajemen logistik daya tidak segera diperbaiki. “Potensi blackout seperti nan terjadi tiga tahun lampau ini berpotensi terjadi lagi jika supply chain management di PLN tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” tegasnya.

Respon Pemerintah dan PLN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa gangguan kelistrikan ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan dewan PLN untuk mencari solusi cepat. "Harapannya Juni ini bisa diselesaikan," kata Airlangga.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti bahwa masalah pasokan batu bara ini merupakan rumor berulang nan pernah terjadi pada 2022. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap perjanjian antara pengusaha tambang dan PLN. Menurutnya, dengan perjanjian 134 juta ton nan sudah melangkah hingga pertengahan tahun, semestinya tidak ada hambatan pasokan nan berarti.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa selain aspek pasokan bahan baku, terdapat gangguan teknis pada dua PLTU milik Independent Power Producer (IPP) di Pulau Jawa. Gangguan tersebut menyebabkan pembangkit keluar dari sistem kelistrikan nasional.

“Kami minta maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan nan mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Tim kami segera diterjunkan untuk melakukan perbaikan pada sistem nan terdampak,” pungkas Darmawan dalam keterangan resminya. (Ant/I-1)