Pejabat AS Yakin Israel Tarik Pasukan dari Gaza, Hamas Siap Serahkan Senjata

Benjamin Netanyahu dan Donald Trump(AFP)

PIHAK pejabat Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan keyakinannya Israel bakal mematuhi kesepakatan penarikan pasukan dari Jalur Gaza setelah proses perlucutan senjata Hamas dilaksanakan.

Dalam sesi pengarahan media via telepon, pejabat AS menjawab pertanyaan wartawan mengenai seberapa besar angan pihak Gedung Putih terhadap kesiapan Israel untuk mundur dari wilayah tersebut.

"Kami tidak meminta Israel melakukan apa pun selain menyetujui rencana 20 poin nan telah mereka sepakati sejak awal. Dan oleh lantaran itu, kami sangat percaya mereka bakal mematuhinya," ujar salah seorang pejabat AS tersebut.

Pejabat itu menambahkan Presiden Donald Trump bakal "sangat kecewa" jika Israel memutuskan untuk tidak ditarik mundur sebagai bagian dari rencana 20 poin nan disepakati. Kendati demikian, pihak AS menyatakan tetap percaya bahwa Israel bakal terus menjadi mitra nan baik dalam proses ini.

Peran Komite Khusus Mengelola Senjata Hamas

Sementara itu, dari pihak Palestina, seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi adanya skema teknis mengenai pengelolaan persenjataan mereka. Kepada instansi buletin AFP pada Jumat, dia menjelaskan bahwa komite teknokrat Palestina nan dibentuk oleh Board of Peace untuk memerintah Gaza bakal mengawasi langsung proses penyimpanan senjata golongan tersebut sesuai perjanjian dengan Israel.

"Komite Nasional Administrasi Gaza (National Committee for Administration of Gaza/NCAG) bakal mengelola dan melaksanakan pencatatan serta penyimpanan senjata sesuai dengan agenda nan telah disepakati," kata pejabat Hamas tersebut.

Ia menegaskan bahwa kendali penuh atas persenjataan di Gaza nantinya tidak lagi berada di tangan golongan bersenjata, melainkan dipusatkan pada lembaga manajemen resmi tersebut.

"Komite Nasional bakal menjadi satu-satunya entitas nan diberi kewenangan untuk menyimpan, menampung, alias mengendalikan senjata di Gaza," tegasnya.

Kesepakatan ini menjadi bagian krusial dari upaya penataan ulang tata kelola pemerintahan dan keamanan di Jalur Gaza pasca-konflik. (BBC/AFP/Z-2)