PDIP Kritisi Iklim Demokrasi di Peringatan Hari Lahir Pancasila

Jakarta -

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan prinsip Pancasila adalah pembebasan dan kerakyatan nan sehat. Karena itu, dia menyebut kritik tidak boleh dibalas dengan tindakan represif oleh abdi negara negara.

Hal itu disampaikan Hasto dalam pidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila nan diselenggarakan oleh DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto mulanya berbincang tentang kekhawatiran PDIP atas menguatnya militeristik di tanah air.

"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak beragam corak pembungkaman terhadap komponen masyarakat nan kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," kata Hasto di hadapan kader dan simpatisan PDIP, Sabtu (1/6/2026).

Menurut dia, sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap penduduk negara Indonesia lantaran rasa cinta kepada Tanah Air. "Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," lanjut Hasto.

Hasto mengatakan sikap kritis masyarakat merupakan cermin rasa cinta kepada bangsa dan negara. PDIP meyakini kritik merupakan pilar krusial dalam pemerintahan.

"Jadi, PDI Perjuangan namanya adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kita tidak boleh, lantaran dari pengalaman ketika berada dalam kekuasaan pemerintahan, bahwa kritik itu krusial di dalam demokrasi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto turut melontarkan pertanyaan kritis mengenai realitas nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik negara saat ini. Dia menyebut terjadinya pergeseran substansi kerakyatan Indonesia nan sekarang dinilai menjadi sentralistik.

"Kita sangat menyesalkan bahwa kerakyatan politik dan ekonomi nan terkandung sebagai substansi pokok kerakyatan Indonesia, sekarang berubah menjadi kerakyatan nan sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter nan populis," kata Hasto.

Dia juga menyoroti pelemahan sistem norma nan dinilainya telah menyimpang dari rasa keadilan demi kepentingan kekuasaan. "Sistem norma nan semestinya mengedepankan keadilan, telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan abdi negara penegak norma dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi perangkat mobilisasi elektoral dan pelindung elite kekuasaan," tutur Hasto.

"Ini nan terjadi pada Pemilu 2024 nan lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," lanjutnya.

Dia menyatakan, tanpa supremasi norma nan berkeadilan, gedung politik dan ekonomi bangsa tidak bakal pernah kokoh. "Tanpa norma nan berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," ucapnya.

Hasto kemudian memaparkan pengarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai pentingnya mengembalikan visi geopolitik Sukarno alias Bung Karno. Menurut dia, Indonesia kudu dipimpin oleh buahpikiran kolektif, bukan pendapat perseorangan.

Dalam visi tersebut, menurut dia, perguruan tinggi kudu ditempatkan sebagai pusat penguasaan pengetahuan pengetahuan dan teknologi (iptek) alias city of intellect. Hasto mencontohkan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pusat Pancasila dan demokrasi, IPB untuk kedaulatan pangan, hingga ITB untuk teknologi industri dan militer.

"Seluruh koridor strategis dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana menempatkan perguruan tinggi pada peran nan sangat sentral dan strategis. Ini dari Ibu Megawati Soekarnoputri," jelasnya.

Selain itu, Hasto menyampaikan pesan dari Megawati kepada seluruh kader partai agar menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai daya perjuangan dan tetap berpihak pada rakyat mini alias Marhaen.

"Maka oleh Kepala Situation Room, Mas Prananda Prabowo, di dalam protokol partai kita sekarang, kita masukkan lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenis'. Ini untuk mengingatkan bahwa Pancasila itu penuh dengan narasi keberpihakan terhadap mereka nan diperlakukan tidak adil, terhadap mereka nan terpinggirkan, mereka nan miskin," pungkasnya.

Tonton juga Video: Momen Megawati Ajak Prabowo Gandengan Tangan di Hari Lahir Pancasila

(ond/jbr)