Jakarta, CNN Indonesia --
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto meminta pemerintah untuk kembali membuka penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas untuk mengungkap dalang peristiwa Kudatuli.
Hal itu disampaikan Hasto dalam aktivitas peringatan 30 tahun peristiwa penyerangan Kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996 alias dikenal dengan peristiwa Kudatuli, pada Minggu (26/7).
"Tuntaskan kasus 27 Juli 1996 beserta pelanggaran HAM berat lainnya. Gelar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas kudu digelar kembali," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menegaskan sampai saat ini negara tetap mempunyai hutang kepada masyarakat untuk mengungkap dalang peristiwa Kudatuli nan berujung menyantap korban jiwa.
"Siapa nan merancang pembunuhan kerakyatan tersebut? Ke mana korban nan lenyap dan siapa nan bertanggung jawab? Sepahit apapun kejadian masa lampau negara kudu menjawabnya," tuturnya.
Hasto menegaskan bahwa dorongan pengungkapan kasus tersebut tidak dilandasi oleh dendam PDIP semata. Ia menyebut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri berpesan bahwa perihal itu merupakan tanggungjawab moral sebuah negara nan berpancasila terhadap warganya.
"Luka Kudatuli ini bukanlah luka PDI, ini adalah luka Republik Indonesia berbareng dengan seluruh luka akibat kekuasaan nan menindas di masa lampau dan kita belajar dari sejarah agar ini tidak boleh terjadi kembali saudara-saudara sekalian," tuturnya.
Lebih lanjut, dia meyakini bahwa peristiwa Kudatuli juga menjadi titik awal nan mendorong terjadinya Reformasi pada tahun 1998.
"Darah di laman Diponegoro berbareng dengan darah di laman Trisakti hingga Semanggi 1 dan 2, kesemuanya mengalir dari luka nan sama, ialah rezim nan merasa boleh melakukan apa saja terhadap rakyatnya sendiri," jelasnya.
"Mengawal kembali agenda nan dulu kita pikul bersama-sama dan belum selesai sampai hari ini, supremasi norma nan berkeadilan tanpa pandang bulu," imbuhnya.
(tfq/dal)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
2 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·