PBB Pertimbangkan Perpanjangan Misi UNIFIL di Libanon

Ilustrasi(Libanon, Marjeyoun via Viory)

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) tengah mengkaji opsi untuk mempertahankan kehadirannya di Libanon setelah mandat pasukan penjaga perdamaian UNIFIL berhujung pada akhir 2026. Pemerintah Libanon mendesak perpanjangan misi tersebut guna mencegah kekosongan keamanan di tengah berlanjutnya serangan Israel di Libanon Selatan.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menyampaikan perihal tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Libanon Joseph Aoun di istana kepresidenan, sebelah timur Beirut, pada Rabu (14/10).

"Ada beberapa opsi nan sedang dipertimbangkan mengenai kelanjutan kehadiran PBB di Lebanon setelah berakhirnya mandat Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL)," kata Lacroix, dikutip dari pernyataan kepresidenan Libanon.

Mandat UNIFIL dijadwalkan berhujung pada akhir 2026. Pemerintah Libanon mendesak agar kehadiran pasukan internasional di wilayah selatan tetap dipertahankan lantaran dinilai berkedudukan krusial dalam menjaga stabilitas negara.

Lacroix menggambarkan situasi di Libanon selatan tetap kompleks, terutama lantaran aktivitas militer nan terus berjalan dan berakibat besar terhadap masyarakat sipil.

Ia menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyampaikan sejumlah pengganti kepada Dewan Keamanan PBB mengenai masa depan kehadiran organisasi tersebut di Libanon setelah mandat UNIFIL berakhir. Opsi-opsi itu disusun berasas konsultasi dengan pemerintah Libanon.

Lacroix menegaskan bahwa pandangan pemerintah Libanon perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan di Dewan Keamanan. Ia juga menyebut PBB memahami permintaan Beirut agar mandat UNIFIL diperpanjang untuk sementara waktu.

Menurut Lacroix, PBB berkomitmen mendukung upaya pemulihan stabilitas serta penguatan kedaulatan Libanon secara menyeluruh.

Sementara itu, Presiden Aoun kembali menegaskan kemauan Libanon untuk mempertahankan keberadaan UNIFIL. 

Ia memperingatkan bahwa penarikan pasukan penjaga perdamaian tersebut dapat menciptakan kekosongan keamanan, terlebih ketika serangan Israel tetap berjalan dan sejumlah desa serta kota di Libanon selatan tetap berada di bawah pendudukan Israel.

Aoun menilai keberadaan pasukan internasional tetap sangat krusial dalam kondisi tersebut. Pasalnya, sebagian besar wilayah nan diduduki Israel berada dalam area operasi UNIFIL.

Ia juga memperingatkan bahwa penghentian misi tersebut dapat memperburuk situasi keamanan dan memicu perkembangan di lapangan tanpa pengawasan internasional.

Aoun berambisi Dewan Keamanan PBB menyetujui permintaan Libanon untuk memperpanjang mandat UNIFIL selama satu tahun lagi.

Selain menjalankan tugas pemantauan keamanan, UNIFIL juga menyediakan support kemanusiaan dan logistik bagi tentara Libanon.

Aoun mengatakan support tersebut tetap bakal dibutuhkan andaikan militer Libanon mengambil alih penempatan pasukan di wilayah-wilayah terkait.

UNIFIL telah beraksi di Libanon selatan sejak 1978 berasas resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Misi tersebut bermaksud memantau penghentian permusuhan serta membantu menjaga keamanan dan stabilitas di area itu.

Serangan Israel Perburuk Situasi Libanon

Menurut otoritas Libanon, Israel terus melancarkan serangan, terutama di wilayah selatan, sejak 2 Maret. 

Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 4.000 orang, melukai sekitar 12.000 orang, dan menyebabkan lebih dari satu juta masyarakat mengungsi.

Serangan tetap berjalan meskipun Beirut dan Tel Aviv telah menyepakati kerangka kerja pada 26 Juni. Kesepakatan tersebut mengatur penarikan berjenjang pasukan Israel dari wilayah Libanon nan diduduki, sebagai hadiah atas penempatan tentara Libanon dan pelucutan senjata Hizbullah.

Lacroix memulai kunjungannya ke Libanon pada Rabu (14/10) untuk membahas masa depan UNIFIL serta kemungkinan perpanjangan mandat misi tersebut. 

Selain berjumpa dengan Presiden Aoun, dia juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Nawaf Salam dan Panglima Angkatan Darat Rodolphe Haykal. Ia dijadwalkan berjumpa dengan Ketua Parlemen Nabih Berri.

Di sisi lain, Dewan Uni Eropa pada Senin menyetujui pembentukan misi support baru selama tiga tahun di Libanon. 

Misi tersebut bermaksud memperkuat kapabilitas angkatan darat dan Pasukan Keamanan Internal Libanon, sekaligus membantu menjaga kedaulatan dan stabilitas negara tersebut. (Anadolu/fer)