Pasokan Batu Bara Nasional Aman, Legislator Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Dukung Kebutuhan Pembangkit PLN

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui.(Dok spesial )

ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui, menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat di Pulau Jawa dan sekitarnya nan terdampak gangguan kelistrikan dalam beberapa hari terakhir. Ia berambisi proses pemulihan sistem dapat berjalan secepat mungkin sehingga aktivitas masyarakat dan bumi upaya dapat kembali melangkah normal.

"Kami menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat nan terdampak gangguan kelistrikan. Kami pun terus mendorong dan berambisi proses pemulihan dapat dilakukan secara sigap dan menyeluruh agar pelayanan listrik kepada masyarakat kembali normal," ucap Alfons dikutip dari siaran pers nan diterima, Selasa (23/6).

Alfons juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, beserta seluruh jejeran Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, nan telah bergerak sigap melakukan koordinasi, mitigasi, dan langkah-langkah pengamanan pasokan batu bara guna memastikan kebutuhan pembangkit listrik PLN dapat tetap terpenuhi.

"Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Menteri ESDM beserta seluruh jejeran Kementerian ESDM nan bergerak sigap merespons situasi ini. Langkah sigap pemerintah dalam memastikan kesiapan pasokan batu bara melalui koordinasi nan intensif berbareng mitra mengenai dan para pemasok batu bara menunjukkan komitmen nan kuat untuk menjaga pelayanan kelistrikan nasional demi melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional," tegasnya.

Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Komisi XII DPR RI berbareng pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor energi, Alfons menegaskan bahwa kondisi pasokan batu bara nasional untuk kebutuhan pembangkit listrik saat ini berada dalam kondisi aman. Menurutnya, pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjamin kesiapan daya primer bagi sektor ketenagalistrikan nasional. 

Alfons menjelaskan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah menetapkan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara sebesar 212 juta ton pada tahun 2026. Jumlah tersebut berada di atas kebutuhan batu bara PLN sehingga menunjukkan bahwa pemerintah serius mengantisipasi kebutuhan pasokan pembangkit listrik nasional melalui kebijakan nan terukur dan terencana.

"Dari sisi kebijakan maupun alokasi pasokan, support pemerintah sangat memadai. Kebutuhan pembangkit listrik nasional telah diantisipasi melalui penugasan DMO nan ditetapkan dalam RKAB perusahaan-perusahaan pertambangan," ungkapnya.

Menurutnya, tantangan nan dihadapi saat ini lebih banyak berangkaian dengan kebutuhan batu bara berkalori menengah nan diperlukan untuk proses blending dengan stok nan telah tersedia di sejumlah pembangkit PLN. Selain itu, pengedaran pasokan ke letak pembangkit juga perlu terus dipercepat agar kebutuhan operasional dapat terpenuhi tepat waktu dan sesuai spesifikasi nan dibutuhkan masing-masing pembangkit.

"Kendala nan terjadi bukan lantaran batu bara tidak tersedia. nan dibutuhkan saat ini adalah pemenuhan spesifikasi batu bara tertentu untuk proses blending serta percepatan pengedaran ke letak pembangkit. Kami mengapresiasi langkah sigap Kementerian ESDM dan jajarannya, serta mitra terkait, nan telah memastikan perusahaan-perusahaan pemasok segera mengirimkan batu bara sesuai kebutuhan pembangkit, khususnya di sistem Jawa," lanjutnya.

Selain aspek kualitas dan spesifikasi batu bara, Alfons menambahkan bahwa kondisi sistem kelistrikan nan terganggu juga diketahui dipengaruhi oleh adanya gangguan teknis pada pembangkit, termasuk unit pembangkit nan sedang menjalani pemeliharaan. Faktor-faktor teknis tersebut turut memengaruhi daya bisa sistem nan tersedia untuk menopang kebutuhan listrik masyarakat secara memadai.

Menurut Alfons, persoalan ini perlu dilihat sebagai tantangan berbareng nan kudu diselesaikan secara utuh dan objektif. Seluruh pihak perlu bergotong royong menuntaskan beragam hambatan nan terjadi agar pelayanan listrik sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat dapat segera kembali normal.

Di satu sisi, pemerintah melalui kebijakan dan keputusannya telah memastikan kesiapan pasokan daya primer, termasuk penetapan DMO dan langkah-langkah percepatan distribusi. Di sisi lain, penguatan keandalan sistem, peningkatan koordinasi operasional, serta pemeliharaan pembangkit nan intensif perlu terus menjadi perhatian agar gangguan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Alfons menegaskan bahwa keandalan kelistrikan nasional tidak hanya ditentukan oleh kecukupan daya primer dan kesiapan pembangkit semata, tetapi juga perlu memperhatikan kesiapan sistem transmisi, gardu induk, serta jaringannya nan kudu bekerja sebagai satu kesatuan sistem.

"Peristiwa ini menjadi pelajaran krusial bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola dan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Komisi XII DPR RI bakal terus menjalankan kegunaan pengawasan dan mendukung langkah-langkah pemerintah dan mitra mengenai untuk memastikan dan menjaga agar ketahanan daya nasional, sebagaimana visi Bapak Presiden, dapat terwujud," tandasnya. (E-4)