Pasar tak akan Beres, Negara Harus Hadir

(MI/Seno)

KETIKA ekonomi melemah, pertanyaan lama selalu muncul kembali. Apakah pemerintah perlu turun tangan lebih besar? Atau justru memberi ruang agar pasar bekerja sendiri?

Perdebatan ini sebenarnya bukan perihal baru. Sejak puluhan tahun lalu, bumi ekonomi terbagi dalam dua arus besar. Di satu sisi ada golongan nan percaya negara perlu aktif menjaga ekonomi ketika pasar melemah. Di sisi lain, ada pandangan nan meyakini bahwa pasar pada dasarnya bisa menyeimbangkan dirinya sendiri tanpa terlalu banyak kombinasi tangan pemerintah.

Belakangan, pendekatan Keynesian kembali ramai diperdebatkan di ruang publik. Ada nan menilai pendekatan ini sudah usang dan hanya melahirkan defisit, utang, dan pemborosan fiskal. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.

Sebenarnya apa itu Keynesian? Secara sederhana, Keynesian adalah pendapat bahwa dalam situasi tertentu negara perlu datang menjaga ekonomi tetap bergerak. Ketika masyarakat menahan belanja, bumi upaya menunda investasi, dan aktivitas ekonomi melambat, pemerintah dapat masuk melalui shopping negara untuk menopang permintaan.

Bentuknya bisa berupa pembangunan infrastruktur, support sosial, subsidi, insentif usaha, alias program pemulihan ekonomi. Tujuannya bukan agar negara menguasai seluruh ekonomi, melainkan agar perlambatan tidak berubah menjadi krisis nan lebih dalam. Logikanya sebenarnya sederhana. Ketika mesin ekonomi kehilangan tenaga, negara mencoba memberi dorongan tambahan agar roda tetap berputar.

Pemikiran ini lahir dari pengalaman bumi menghadapi Great Depression tahun 1930-an. Saat itu pasar kandas memulihkan dirinya sendiri. Konsumsi jatuh, investasi berhenti, pengangguran melonjak, dan ekonomi masuk ke spiral penurunan berkepanjangan. Dalam kondisi seperti itulah ahli ekonomi Inggris, John Maynard Keynes, beranggapan bahwa negara perlu menjadi penopang sementara ketika sektor swasta berakhir bergerak.

Namun, Keynesian bukan satu-satunya langkah pandang dalam ekonomi. Ada pula pendekatan nan percaya bahwa pasar justru bekerja lebih efisien ketika pemerintah tidak terlalu banyak kombinasi tangan. Dalam pandangan ini, harga, investasi, suku bunga, dan produksi sebaiknya diserahkan kepada sistem pasar. Negara cukup menjaga patokan main, stabilitas hukum, dan suasana usaha. Pandangan ini juga mempunyai dasar dan teori nan kuat. Tidak sedikit negara kandas lantaran pemerintah terlalu dominan, birokrasi tidak efisien, subsidi salah sasaran, dan utang terus membengkak tanpa menghasilkan produktivitas.

Karena itu, perdebatan ekonomi sebenarnya bukan soal negara melawan pasar. Persoalannya adalah mencari keseimbangan. Kapan pasar perlu dilepas bekerja sendiri? Kapan negara perlu datang menjaga stabilitas?

Jika Keynesian betul-betul sepenuhnya salah, susah menjelaskan kenapa banyak negara justru pernah tumbuh sangat tinggi melalui keterlibatan negara nan kuat.

BERJALAN BERSAMAAN

Amerika Serikat pernah menjalankan pendekatan Keynesian secara besar-besaran melalui program New Deal pada era Franklin D Roosevelt. Pemerintah membangun jalan, bendungan, jaringan listrik, dan proyek publik untuk menyerap pengangguran dan menghidupkan kembali ekonomi setelah depresi besar.

Saat krisis finansial dunia 2008 terjadi, Amerika kembali menggunakan stimulus fiskal dalam skala besar. Bahkan ketika pandemi covid-19 melanda, nyaris semua negara maju menjalankan kebijakan nan sangat Keynesian: shopping negara melonjak, support tunai diperbesar, subsidi diperluas, dan likuiditas dibanjiri ke pasar.

Eropa juga demikian. Setelah Perang Dunia II, pembangunan kembali ekonomi Eropa berjalan melalui keterlibatan negara nan besar. Bahkan negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark hingga hari ini tetap mempertahankan sistem kesejahteraan sosial nan kuat, dengan support shopping negara nan besar di bagian pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Tiongkok menjadi contoh nan lebih menarik lagi. Sulit membayangkan kebangkitan ekonomi Tiongkok tanpa peran negara nan sangat dominan. Sejak reformasi ekonomi akhir 1970-an, Tiongkok memang membuka pasar dan investasi. Namun, negara tetap memegang kendali besar terhadap arah pembangunan, industrialisasi, pembiayaan, infrastruktur, hingga transformasi manufaktur.

Ketika bumi dilanda krisis ekonomi 2008, Tiongkok merespons dengan stimulus sekitar 4 triliun yuan (12% dari PBB Tiongkok) untuk prasarana dan investasi publik. Hasilnya, ekonomi Tiongkok tetap tumbuh tinggi ketika banyak negara lain mengalami perlambatan tajam. Dalam banyak hal, Tiongkok menunjukkan bahwa sistem pasar dan intervensi negara bukan selalu dua kutub nan saling meniadakan. Keduanya bisa melangkah bersamaan.

Dengan demikian, menyebut Keynesian pasti salah, jelas terlalu menyederhanakan persoalan. Masalah sebenarnya muncul ketika kebijakan fiskal ekspansif dilakukan tanpa disiplin dan tanpa arah produktif. Belanja pemerintah tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan berkualitas. Jika anggaran lenyap untuk proyek tidak efisien, subsidi nan keliru, alias konsumsi jangka pendek tanpa produktivitas, maka defisit dan utang memang dapat menjadi masalah serius.

Sebaliknya, jika stimulus diarahkan ke sektor produktif—seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, riset, industrialisasi, dan perlindungan daya beli saat krisis—maka pengaruh penggandanya terhadap ekonomi bisa sangat besar.

Di sinilah sering muncul kesalahpahaman. Banyak orang mengira Keynesian berfaedah negara boleh terus-menerus royal dan menumpuk utang. Padahal inti Keynesian bukanlah pemborosan, melainkan stabilisasi siklus ekonomi. Saat ekonomi melemah, negara menopang permintaan. Saat ekonomi kembali kuat, negara perlu kembali disiplin agar ruang fiskal tetap terjaga. Artinya, Keynesian bukan mesin nan dinyalakan terus-menerus. Ia lebih mirip shock absorber ekonomi.

Indonesia sendiri acapkali menggunakan pendekatan seperti ini, terutama ketika krisis. Saat pandemi covid-19, APBN menjadi penopang utama ekonomi nasional melalui support sosial, subsidi, insentif usaha, shopping kesehatan, dan program pemulihan ekonomi.

Tanpa ekspansi fiskal saat itu, kontraksi ekonomi mungkin bakal jauh lebih dalam. Bahkan hingga hari ini, banyak negara kembali mengandalkan fiskal sebagai alas ekonomi di tengah bumi nan dipenuhi perang, fragmentasi geopolitik, volatilitas energi, dan perlambatan perdagangan global.

KESEIMBANGAN SANGAT PENTING

Tentu saja tetap ada pemisah keahlian fiskal. Tetap ada akibat utang dan moral hazard. Karena itu, keseimbangan menjadi sangat penting.

Pasar penting. Negara juga penting. Pasar unggul dalam menciptakan efisiensi dan inovasi. Namun, pasar juga tidak selalu bisa menyelesaikan krisis besar sendirian. Sebaliknya, negara dapat menjadi stabilisator penting. Akan tetapi, negara nan terlalu dominan juga berisiko menciptakan inefisiensi dan distorsi. Dunia modern pada akhirnya tidak bergerak dalam kutub ekstrem. Hampir semua negara besar menggunakan kombinasi keduanya: sistem pasar dan intervensi negara secara terukur.

Oleh lantaran itu, perdebatan ekonomi semestinya tidak berakhir pada label ‘Keynesian’ alias ‘anti-Keynesian’. Pertanyaan nan lebih krusial ialah: apakah kebijakan nan dibuat betul-betul produktif, tepat sasaran, dan bisa memperkuat kapabilitas ekonomi jangka panjang?

Sejarah menunjukkan satu perihal sederhana: nyaris tidak ada negara maju hanya lantaran pasar semata alias negara semata. nan sukses biasanya adalah mereka nan tahu kapan membiarkan pasar bekerja, dan kapan negara kudu datang menjaga arah.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.