PAN Kritik Amien Rais: Kami Menolak Politik Fitnah dan Hoaks

Jakarta - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, mengkritik video Amien Rais nan menyinggung kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Seskab Teddy Indra Wijaya. PAN menolak politik berbasis hoaks dan fitnah.

"Di era post-truth ini, PAN menolak politik fitnah, hoaks dan ujaran kebencian lantaran perihal itu bakal dapat merusak demokrasi, penyebab fragmentasi sosial dan menghilangkan nilai kebersamaan sebagai bangsa," kata Viva Yoga kepada wartawan, Senin (4/5/2026).

Viva menilai pernyataan Amien Rais sebagai serangan individual bukan kebijakan nan diatensi. Ia menyebut perihal itu dapat merusak sistem demokrasi.

"Pernyataan Pak Amien Rais secara akademik lebih dekat ke ad hominem attack, ialah menyerang pribadi, bukan substansi kebijakan. Tentu perihal ini dapat menurunkan kualitas diskursus demokrasi," kata Viva.

"Dalam teori komunikasi politik deliberatif bahwa kritik nan sehat kudu berbasis argumen, data, dan kebijakan publik. Kebebasan beranggapan bukanlah kebebasan tanpa batas. Menurut John Stuart Mill, ada prinsip 'harm principle' nan mesti diperhatikan bahwa kebebasan dibatasi ketika merugikan orang lain," sambungnya.

Ia mengatakan menyerang orientasi seksual seseorang melanggar prinsip kemanusiaan. Ia menyebut pernyataan Ketua MPR 1998-2004 itu tak relevan dengan pertimbangan keahlian kebijakan pemerintah.

"Dalam etika politik modern ada satu prinsip nan krusial menyangkut martabat manusia. Menyerang orientasi seksual dapat dianggap melanggar prinsip human dignity dan tidak relevan dengan pertimbangan keahlian publik," kata dia.

Viva mengatakan pemerintah tak antikritik. Namun, dia menegaskan kritik nan disampaikan haruslah berbasis info dan ilmiah bukan berasal dari gosip.

"Menurut PAN, pemerintah tidak antikritik. Bahkan perlu kritik nan setajam silet dan sekeras baja agar ada proses check and balances dalam kehidupan berdemokrasi. Kritik bagi pemerintah itu vitamin sehat," ujar Viva.

"Tetapi mengkritik kebijakan itu sebaiknya berbasis info nan jelas, argumentasi logis dan ilmiah, bukan berasal dari gosip, hoaks, alias dipungut dari sampah. Hal itu bakal menyebabkan polusi udara kerakyatan Indonesia," imbuhnya.

Kata Amien Rais

Amien Rais mengatakan kebebasan beranggapan diatur dalam undang-undang. "Ya, jadi saya begini. Saya pertama tentu percaya kerakyatan itu melangkah baik jika kebebasan mengeluarkan pendapat nan dijamin oleh undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," ujar Amien saat ditemui usai aktivitas Munas Partai Ummat di Sleman, dilansir detikJogja, Minggu (3/5).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga setiap perseorangan bebas menyampaikan pendapat. Meskipun, kata Amien Rais, bertentangan dengan penguasa dan golongan rakyat.

"Nah, kemudian, nan namanya negara demokrasi, orang beranggapan itu boleh. Bertentangan dengan penguasa nan resmi, bertentangan dengan golongan rakyat nan lain-lain itu. Tetapi apa, jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah nan berkepentingan dengan nasib bangsa," ujarnya. (dwr/gbr)