Pakar Politik: Desakan PKB ke PDIP Cerminkan Kebutuhan Oposisi yang Tegas Menuju 2029

ilustrasi partai politik(MI)

DESAKAN sejumlah partai koalisi pemerintah, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), agar PDI Perjuangan (PDIP) memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak terlepas dari kebutuhan bakal peta politik nan lebih jelas menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2029 pada tahun depan.

Peneliti senior bagian politik BRIN, Lili Romli menili sikap PDIP nan selama ini menyatakan sebagai “partai penyeimbang” alias “mitra strategis” pemerintah tetap menyisakan ambiguitas di mata publik. Menurutnya, posisi nan saat ini diambil PDIP belum menunjukkan ketegasan sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan.

“Pernyataan posisi sebagai ‘partai penyeimbang’ alias ‘mitra strategis’ dinilai belum menunjukkan sikap nan tegas. Di sisi lain, partai nan berada di luar pemerintahan tetapi tetap mendukung sejumlah kebijakan pemerintah kerap dipersepsikan publik berada dalam posisi ‘abu-abu’,” kata Lili kepada Media Indonesia, Senin (22/6).

Menurut Lili, PDIP sebaiknya mengambil sikap nan lebih jelas dengan menempatkan diri sebagai partai oposisi, sebagaimana nan pernah dilakukan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya beranggapan bahwa sebaiknya PDIP secara tegas menyatakan diri sebagai partai oposisi, sebagaimana nan dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” jelasnya.

“Saat itu, PDIP menempatkan diri secara jelas berseberangan dengan pemerintah dan secara konsisten menyampaikan kritik tajam terhadap beragam kebijakan nan dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” sambung Lili.

Selain itu, Lili menilai hingga saat ini PDIP terlihat tetap berada di antara dua pilihan politik, ialah menjadi oposisi alias tetap memberikan support terhadap pemerintahan. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan ketidakjelasan mengenai arah politik partai berlambang banteng itu.

“Saat ini, posisi PDIP terlihat berada di persimpangan jalan dan terkesan ambigu, antara menjadi partai oposisi alias pendukung pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di ruang publik mengenai arah politik nan sebenarnya diambil partai tersebut,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran oposisi nan kuat dan tegas merupakan komponen krusial dalam sistem demokrasi. Karena itu, publik memerlukan PDIP untuk mengambil posisi nan jelas agar kegunaan checks and balances terhadap pemerintah dapat melangkah lebih efektif.

“Publik pada dasarnya menginginkan PDIP mengambil sikap nan tegas sebagai oposisi. Hal ini krusial untuk memastikan kegunaan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara efektif, sekaligus menjadi saluran aspirasi masyarakat nan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, Lili menilai kegunaan pengawasan nan selama ini dijalankan PDIP belum terlihat optimal. Salah satu penyebabnya adalah support partai tersebut terhadap sejumlah kebijakan dan produk legislasi pemerintah meskipun secara umum tidak berada dalam koalisi pemerintahan.

“Selama ini, sebagian masyarakat menilai kegunaan pengawasan nan dijalankan PDIP belum optimal. Penilaian tersebut muncul lantaran partai berlambang banteng itu tetap mendukung sejumlah kebijakan dan produk undang-undang nan diusulkan pemerintah, sehingga perannya sebagai kekuatan penyeimbang dinilai belum terlihat secara jelas,” pungkasnya. (Dev/P-3)