OTT Pejabat BNPB di Tengah Karhutla, Anggota DPR Prihatin

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi VIII DPR RI dari wilayah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian ungkap keprihatinan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10) malam.

Hetifah mengaku prihatin lantaran kasus ini terjadi ketika penanganan musibah kebakaran rimba dan lahan (karhutla) belum selesai, terutama di Kalimantan.

"Ya pasti sih kita ya tentunya pasti terkejut, ya pastinya juga kita prihatin. Padahal kan ini kayak lagi di Kalimantan kan, kondisinya kebakaran rimba tetap belum beres," kata Hetifah saat dihubungi wartawan, pada Rabu (14/10).

Hetifah menyayangkan tangkap tangan pejabat BNPB terjadi ketika lembaga itu tetap sangat dibutuhkan dalam menangani karhutla dan kabut asap di sejumlah daerah.

DPR, kata dia, bakal menggelar rapat dengan BNPB terkait OTT ini. Meski demikian, dia menegaskan persoalan norma ini sepenuhnya berada di tangan KPK selaku abdi negara penegak hukum. 

"Ya semoga jadi hikmahnya itu kudu ada pembenahan apa di dalam BNPB. Nanti mungkin kita juga bisa kelak rapat ya, jika ini kan kebetulan lagi reses nih," kata Hetifah.

Rapat bakal digelar secepatnya. Menurut Hetifah, DPR dan BNPB perlu membahas kasus ini lantaran bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap BNPB di tengah musibah karhutla

"Nah mudah-mudahan kelak bisa sesegera mungkin, apa akibat dari ini, terutama kepada kepercayaan publik ya. Trust (kepercayaan) publik kan jadi turun kepada lembaga nan menangani musibah ini. Otomatis gitu. Padahal kita lagi butuh sekali," ucapnya.

KPK menangkap total 14 orang dalam OTT, termasuk Sekretaris Utama BNPB, Rustian; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan pihak swasta.

KPK juga sukses mengamankan peralatan bukti dalam corak duit tunai Rp1,4 miliar dan logam mulia emas.

Kasus ini diduga mengenai penyalahgunaan biaya siap pakai untuk kebencanaan.

"Ini tetap kami bakal dalami, bahwa aktivitas penyelidikan ini diduga berangkaian dengan pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya nan menggunakan biaya siap pakai untuk kebencanaan," kata ahli bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (13/10).

(knf/wis)