2 bulan yang lalu
, JAKARTA, – Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan komitmennya untuk segera menyesuaikan penerapan bahan bakar biodiesel B50 pada armada pikulan umum. Di tengah proses penyesuaian ini, organisasi tersebut mendorong pemerintah untuk memastikan kesiapan solar secara merata agar operasional transportasi nasional tetap melangkah lancar.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda, Adrianto Djokosoetono, menegaskan bahwa penerapan B50 bukan lagi persoalan siap alias tidak siap, melainkan gimana pelaku upaya bisa beradaptasi melalui beragam penyesuaian operasional. "Jadi, jika berbincang masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti kudu menyesuaikan," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa armada pikulan nan saat ini beraksi memang belum dirancang secara unik untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50. Oleh lantaran itu, diperlukan proses penyesuaian secara berjenjang di lapangan. "Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita bakal menyesuaikan," ujarnya.
Fokus Utama: Jaminan Ketersediaan Solar
Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan daya nasional, Organda menegaskan bahwa konsentrasi utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini krusial agar jasa pikulan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Masalah B50, kita lebih konsentrasi gimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita minta solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih krusial dibandingkan harga, lebih krusial dibandingkan B50 alias nan lebih tinggi lagi nanti," tegas Adrianto.
Ia menambahkan, kepastian pengedaran solar menjadi aspek nan paling menentukan kelancaran operasional angkutan. Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam beragam forum bahwa agunan kesiapan solar di seluruh wilayah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan jasa transportasi.
Menurutnya, hambatan pasokan solar tetap ditemukan di beragam wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah wilayah lainnya. Karena itu, Organda berambisi penerapan B50 dapat melangkah beriringan dengan penguatan pengedaran bahan bakar. "Karena operasional akibat teknis itu bukan kita kesampingkan, kita bakal menyesuaikan. Intinya hanya itu. Tapi jika solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.
Tantangan Teknis dan Dukungan Penuh
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, menjelaskan bahwa penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis lantaran belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro. Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di beragam negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.
Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan nan menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan. Kondisi tersebut membikin pelaku upaya kudu melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.
Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan beragam masukan mengenai tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 nan dimulai pada 1 Juli. Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung penerapan B50 sebagai bagian dari kebijakan daya nasional. Organisasi itu berambisi pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkepanjangan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel nan lebih tinggi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Konten ini diolah dengan support AI.
sumber : antara
English (US) · 
Indonesian (ID) ·