OJK Dorong Masyarakat Siapkan Dana Pensiun Sejak Dini

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng PT TASPEN (Persero) menggelar Kick Off Bulan Dana Pensiun 2026. Kegiatan nan diselenggarakan di CFD Sudirman ini menjadi momentum untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan biaya pensiun sejak dini.

Meski tingkat literasi finansial masyarakat secara nasional terus meningkat, pemahaman masyarakat terhadap biaya pensiun tetap tergolong rendah. Berdasarkan survei OJK, tingkat literasi biaya pensiun baru mencapai 22%.

"OJK ini bikin satu survei tentang literasi dan inklusi di masing-masing sektor. Kalau secara nasional, literasi finansial secara nasional itu sudah 69%. Artinya jika dari 100 orang nan kita tanya, ya 70 sudah ngerti lah," ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi.

"Tapi unik untuk biaya pensiun itu angkanya tetap kecil. Untuk literasi tetap 22%," sambungnya.

Tak hanya tingkat literasi, Friderica mengatakan inklusi biaya pensiun di masyarakat juga tetap relatif rendah. Hal ini menunjukkan tetap perlunya upaya untuk memperluas pemahaman sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat menjadi peserta biaya pensiun.

"Kemudian inklusinya juga tetap kecil," tambahnya.

Di sisi lain, industri biaya pensiun telah mencatatkan biaya kelolaan nan cukup besar, ialah mencapai Rp1.669 triliun. Menurut Friderica, tantangan nan dihadapi ke depan bukan hanya meningkatkan biaya kelolaan, tetapi juga memperluas kepesertaan masyarakat.

"Nah, kemudian jika dari industri biaya pensiun juga saat ini biaya kelolaan biaya pensiun juga sangat baik ya Rp1.669 triliun, ya tetapi ini tentunya PR-nya adalah nggak hanya membesarkan biaya kelolaan biaya pensiun tapi meningkatkan kepesertaannya," ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kepesertaan biaya pensiun menjadi pekerjaan rumah berbareng nan memerlukan kerjasama antara regulator, pemerintah, asosiasi, hingga perusahaan nan bergerak di industri biaya pensiun.

Upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan biaya pensiun sedini mungkin, apalagi sejak seseorang mulai memasuki bumi kerja.

"Dan ini adalah PR kita semua antara OJK regulator, pemerintah, kemudian dengan asosiasi biaya pensiun, kemudian perusahaan-perusahaan nan bergerak di bagian biaya pensiun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa biaya pensiun itu kudu disiapkan dari apalagi sejak pertama orang mulai bekerja. Sejak pertama orang bekerja itu kudu sudah memikirkan tentang biaya pensiun," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Rini Widyantini. Menurutnya, persiapan masa pensiun sebaiknya dilakukan sejak seseorang mulai bekerja, bukan ketika memasuki masa purnabakti.

"Jadi, masa persiapan nan baik tidak dipersiapkan ketika kita itu bakal berakhir bekerja, tapi sejak mulai bekerja," katanya.

Ia pun mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai mempersiapkan masa pensiun dengan baik sejak dini.

"Oleh lantaran itu, tentunya kesiapan ini perlu disiapkan dari sebelum kita pensiun. Hari ini OJK, Mandiri Taspen, dan sebagainya telah membujuk Bapak dan Ibu, terutama nan muda-muda untuk mempersiapkan pensiun dengan baik begitu," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, mengatakan upaya meningkatkan perlindungan pekerja menjadi tantangan pemerintah, mengingat sebagian besar angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal.

"Kita mempunyai angkatan kerja 155 juta, sebagian mereka ada nan PNS alias ASN tentu mengenai dengan agunan sosialnya mereka sudah apa... sudah punya, tapi jangan lupa bahwa dari angkatan kerja kita ada sekitar 60% mereka nan bekerja di sektor informal," paparnya.

Menurutnya, perlindungan tersebut perlu dipersiapkan seiring masyarakat menjalani masa produktif hingga memasuki usia tua.

"Dan ini tentu tantangan pemerintah gimana kita semangat nan kita dengar hari ini, masa mudanya produktif dan kemudian masa muda berkarya dan kemudian pada saat tua senang dan mendapatkan perlindungan. Jadi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sekali lagi ini sejalan dengan upaya kita untuk terus meningkatkan perlindungan kepada para angkatan kerja kita," paparnya.

Ia berambisi penyelenggaraan Kick Off Bulan Dana Pensiun 2026 dapat menjadi bagian dari upaya berbareng untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan setelah memasuki masa purnabakti.

"Dan semoga ini program berbareng gimana kita memperhatikan pasca mereka bekerja dengan kick-off bulan biaya pensiun ini bisa kita wujudkan dengan kerjasama bersama," pungkasnya.

(akd/akd)